kabarfaktual.com – Yandri Susanto menyatakan bahwa penyebaran bisnis minimarket seperti Alfamart dan Indomaret perlu dihentikan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal di desa-desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025.

“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat tersebut.

Yandri menegaskan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat desa. Ia menilai keberadaan minimarket sudah terlalu merajalela dan berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan Kopdes Merah Putih.

“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tuturnya.

Menurutnya, jumlah gerai kedua jaringan minimarket tersebut telah melampaui 20.000 unit dan dinilai mendominasi pasar ritel hingga ke wilayah pedesaan.

“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, meminta agar desa didominasi oleh Kopdes Merah Putih atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi kepentingan masyarakat desa.

“Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa. Bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung. Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri, kita dukung sepenuhnya,” kata Lasarus.

Namun demikian, Lasarus mengingatkan bahwa langkah menghentikan dominasi minimarket tidak akan mudah. Ia meminta Yandri menyiapkan roadmap atau peta jalan yang jelas terkait kebijakan tersebut.

“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini,” ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dari kalangan pelaku usaha.

“Tentu saya yakin, Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar. Kita hadapi dengan baik Pak Yandri,” imbuh politikus PDI Perjuangan tersebut.

Wacana ini menambah dinamika kebijakan penguatan ekonomi desa, khususnya dalam upaya mendorong kemandirian desa melalui koperasi dan BUMDes di tengah dominasi ritel modern nasional.