Ada Rumor Azis Syamsuddin Ogah Tandatangani RDP Kasus Djoko Tjandra, Ini Kata Wilson Lalengke

KabarFaktual.com – Menanggapi pemberitaan dibeberapa media massa belum lama ini terkait rumor yang katanya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dilaporkan oleh salah satu oknum ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Azis Syamsuddin, dimana disinyalir tidak mau menandatangani atau menghalangi proses rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

 

Untuk itu Alumni Lemhanas, Wilson Lalengke yang selalu getol membela kepentingan masyarakat terutama yang dizalimi pada siaran persnya, Jumat (07/08/2020) mencoba menjelaskan duduk persoalannya dan meminta publik sebagai konsumen atau pembaca berita harus jeli menyikapi ending dari opini-opini yang dibuat oleh seseorang ataupun segelintir orang, apakah opini yang dibuat itu untuk kemaslahatan publik atau sebaliknya hanya untuk dijadikan sebagai kepentingan pribadi saja.

 

“Disini, mari kita sama-sama melihat dan mencermati yang menjadi objek, Pak Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam diduga oleh oknum itu tidak mau menandatangani izin RDP namun fakta di lapangan menyebutkan sesuai aturan yang berlaku, pasal 1 ayat (13) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Tatib), Pak Azis Syamsuddin bukan tidak mau atau menghalangi proses RDP tapi karena sikonnya lagi reses yang membuat RDP tertunda,” jelasnya.

 

Perlu dipahami reses itu apa, lanjut Wilson Lalengke. Reses itu adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok dan masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR.

 

“Intinya menurut hemat saya, tanpa diminta atau tanpa ada dugaan yang dibuat-buat. Saya rasa Pak Azis Syamsuddin akan melakukan RDP itu setelah selesai masa reses. Lagi pula publik bisa melihat tanpa RDP, buktinya Djoko Tjandra sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum kan? bisa saja itu atas hasil koordinasi berbagai pihak yang mau RDP tersebutkan. Zaman sudah canggih via telekomunikasi saja bisa mempermudah akses untuk melakukan koordinasi,” tegas Wilson Lalengke, yang sampai saat ini dipercaya menahkodahi salah satu Ormas tertua di bidang Kejurnalistikan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

 

Diwaktu yang bersamaan salah satu aktivis muda yang enggan disebutkan namanya ikut mengamini ucapan Wilson Lalengke, bahwa pada prinsipnya DPR RI adalah garda badan legislatif mengawasi kinerja eksekutif termasuk dalam pengawasan terhadap para aparatur penegak hukum, selain itu DPR adalah tempat menampung, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat sesuai amanat undang-undang.

 

Atas dasar itu sesuai ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014. Dalam masa reses, rapat yang bisa dilakukan bersifat urgent, seperti rapat pembahasan RUU, pembahasan tahapan Pilkada, rapat pembahasan Peraturan Presiden (Perpres), dan sejenisnya.

 

“Dimasa reses, rapat yang bisa dilakukan adalah bersifat kenegaraan diantaranya urusan kajian peraturan maupun perundangan-undangan, bukan RDP,” tuturnya.

 

“Jika dianggap RDP kasus Djoko Tjandra bersifat mendesak, lalu apa bedanya dengan kasus korupsi yang tidak kalah hebatnya, seperti diketahui masih bertebaran di negeri tercinta ini dan ditengarai mencatut beberapa nama oknum kepala daerah bahkan nama oknum anggota DPD RI. Toh Pak Azis Syamsuddin sudah jujur, ia bukan ada apa-apanya apalagi ada kepentingan dalam kasus Djoko Candra ini.

 

Akan tetapi Pak Azis Syamsuddin hanya berusaha menegakkan aturan yang ada termasuk yang sudah disahkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR,” tuturnya.

 

Untuk itu dirinya mengajak rekan-rekan sejawat baik Aktivis, LSM, maupun Ormas dilapangan sebagai fungsi sosial control agar bersama-sama mendukung program DPR RI terutama dalam hal pengawasan kinerja aparatur pemerintah.

 

“Semoga masukan saya ini bisa menjadi bahan bagi para senior dilapangan agar kita menjadi perpanjangan tangan legislatif terutama dalam hal pengawasan. Selama kritikan tersebut untuk membangun kepentingan masyarakat saya rasa sah-sah saja. Namun sebaliknya seolah-olah mengkritik tapi menggiring opini yang dinilai negatif untuk tujuan menjatuhkan, saya rasa itu adalah hal yang sangat naif dan sama saja zhalim,” tutupnya.

 

 

 

 

 

 

 

Wir | Eft

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.