1.003 Orang Ikuti Vaksinasi Massal Covid-19 di Polres Bogor

KAB. BOGOR, KABARFAKTUAL.COM
Polres Bogor melaksanakan kegiatan vaksinasi massal covid-19 yang dibuka untuk umum bertempat di Klinik Pratama Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jumat (06/04/21).

 

Rangkaian kegiatan vaksinasi massal diawali dengan pengisian absen kehadiran kemudian pengisian kartu kendali pelayanan vaksinasi covid-19, pengukuran suhu badan dan tensi darah, skrinning anamnesa, penyuntikan vaksin, observasi selama 15-30 menit dan pengambilan kartu vaksin lalu terakhir pembagian hand sanitizer.

 

“Jumlah pendaftar sebanyak 923 orang setelah dilakukan skrinning sebanyak 313 orang dinyatakan tidak lolos dikarenakan sakit dan sebanyak 610 orang berhasil dilakukan vaksinasi. Dijelaskan, adapun vaksin yang digunakan sebanyak 61 vial, sedangkan vaksinasi di wilayah Polsek jajaran dengan total 393 orang. Hasil total vaksinasi di wilayah hukum Polres Bogor sebanyak 1.003 orang,” ungkap petugas vaksinasi dr. Elynda Vidiyana Ekawati, MARS kepada wartawan.

 

Ditempat yang sama, Kapolres Bogor AKBP Harun, SIK, SH mengatakan dengan melaksanakan akselerasi vaksinasi terhadap masyarakat Kabupaten Bogor disini ingin meningkatkan presentase vaksinasi terhadap masyarakat Bogor karena masih rendah.

 

“Kita berupaya mendongkrak angka cakupan vaksinasi kepada masyarakat Bogor pada umumnya sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

 

Polres Bogor dan Polres lain di Jawa Barat ini bersama-sama melaksanakan intruksi langsung dari Kapolri dan Kapolda untuk melaksanakan akselerasi vaksinasi massal di daerah masing-masing.

 

“Jadi, ini intruksi langsung dari pimpinan kami di pusat, dan semoga usai vaksinasi ini bisa menekan angka penularan covid di wilayah hukum kami,” tandasnya. (Asep Buchek)

Halal Bihalal, Ketua PWI H.Sugaiyo : Semoga Kegiatan Ini Bisa Terus Memupuk Rasa Persaudaraan

CIBINONG (KF) – Dalam rangka memperat tali silaturahmi antar sesama pengurus dan anggota, PWI Kabupaten Bogor menggelar acara halal bihalal yang dilakukan secara virtual, Jum’at (04/06).

Ketua PWI Kabupaten Bogor H.Subagiyo dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal adalah salah satu cara tetap menjaga silaturahim dan kekompakan pengurus dengan semua anggota PWI.

” Semoga dengan kegiatan seperti ini bisa terus memupuk rasa persaudaraan sesama anggota. Dan ini cukup penting agar semua anggota di organisasi PWI bisa tetap kompak dan solid,” ujar Bagiyo.

Alhamdulillah meskipun dilaksanakan secara virtual, antusias temen-temen untuk bersilaturahmi cukup tinggi. Hal Ini menunjukkan solidaritas dan soliditas para anggota semua tetap terjaga, imbuhnya.

” Tak lupa apresiasi saya kepada panitia pelaksana, walaupun dengan persiapan waktu yang cukup singkat bisa melaksanakan tugasnya dan menyukseskan acara halal bihalal ini. Semoga PWI Kabupaten Bogor tetap kompak,kompak,kompak,” pungkas H.Bagiyo.

Sementara itu Syahrul Nurrohmat selaku ketua panitia kegiatan, dalam sambutannya di virtual meeting menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donasi dan forkopimda kabupaten bogor yang telah memberikan bantuannya sehingga acara halal bihalal PWI Kabupaten Bogor berjalan sukses.

“Sebagai Ketua panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap rekan-rekan yang telah memberikan support nya. Terimakasih juga kepada para donatur yang telah membantu sehingga acara ini berjalan lancar dan sukses,” Tutupnya.

(Asep Bucek)

BPN Kabupaten Bogor Serahkan Aset Dan Sertifikat Tanah Pemda, Segini Jumlah dan Peruntukannya

CIBINONG – Bertepatan dengan momen Peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-539, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, melakukan kegiatan penyerahan aset pemerintah daerah dan penyerahan tahap tiga sertifikat tanah bertempat di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Kamis (3/6/2021).

Tak hanya Bupati Bogor Ade Yasin, kegiatan penyerahan aset disaksikan juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

“Penyerahan tahap tiga sertifikat tanah aset pemda oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebanyak 73 bidang,” Terang Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan.

73 bidang tersebut diperuntukkan untuk sarana olahraga, terminal, pasar hewan, sekolah dan PSU, dari target 1.741 bidang di tahun 2021, sehingga aset pemda yang bersertifikat saat ini bertambah menjadi 2.154 bidang.

“Penyerahan aset Perumda Air Minum Tirta Kahuripan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebanyak 3 bidang yang diperuntukkan kantor dan instalasi air, dengan target bidang 12 bidang di tahun 2021,” Tukadnya. (Asep Bucek)

Menko Airlangga Tinjau Pembangunan Bendungan Sukamahi Bogor, Ini Penjelasannya

CIAWI – Bupati Bogor Ade Yasin mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja meninjau langsung proyek pembangunan Bendungan Sukamahi, Kecamatan Ciawi, Rabu (3/6/2021).

“Semoga proyek pembangunan Bendungan Sukamahi ini bisa selesai di tahun ini, sehingga bisa mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta, dan itu akan berpengaruh pada banjir di Jakarta, juga di Bogor,” Terang Menko Airlangga, kepada wartawan di lokasi peninjauan.

Bendungan ini, Jelas Airlangga sudah direncanakan cukup lama, harapannya tentu bendungan ini bisa berfungsi. Berdasarkan data, bendungan ini bisa mengurangi 12,5 persen debit air sampai pintu air Manggarai. Artinya, bisa mengurangi banjir Jakarta hingga 12,5 persen.

“Saya ditemani Bupati Bogor Ade Yasin pada kunjungan ini, saya berharap daerah sekitar bendungan ini kan daerah yang memiliki pemandangan luar biasa. Jadi keberadaan bendungan ini pun nantinya bisa dikembangkan untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Bogor,” Tutupnya. (Asep Bucek)

Keren…Bupati Bogor Buka Gerai Pelayanan Publik di AEON Mall Sentul

CIBINONG – Bupati Bogor, Ade Yasin buka Gerai Pelayanan Publik (GPP) atau Mall Pelayanan Publik (MPP) di AEON Mall Sentul Babakan Madang dengan sembilan pelayanan publik yang disediakan, untuk mendekatkan dan memudahkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan pelayanan publik yang prima. GPP ini juga diharapkan dapat menghilangkan stigma pelayanan publik yang berbelit-belit. Itu diungkapkan Bupati Bogor, saat membuka Gerai Pelayanan Publik di AEON Mall Sentul Babakan Madang, Kamis (3/6/2021).

Pantauuan di lokasi, Pembukaan GPP juga dihadiri Wakil Ketua KPK Alex Marwata, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, Kepala DPMPTSP Dace Supriadi, dan lainnya.

“Di bukanya Gerai Pelayanan Publik ini sesuai yang diharapkan masyarakat, selain memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat juga ingin menghadirkan pelayanan dengan hati, karena baik tidaknya wajah pemerintahan itu bisa dilihat dari pelayanan,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin, kepada kabarfaktual.com, di lokasi acara.

Lanjut Ade Yasin, adanya Gerai Pelayanan Publik di Aeon Mall Sentul Babakan Madang itu sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ada 9 layanan publik yang kami sediakan di Gerai Pelayanan Publik ini, yaitu: SKCK; informasi pertanahan, pendaftaran peralihan hak, perubahan hak, validasi bidang tanah mandiri; Paspor; pelayanan PDAM; pelayanan pajak; konsultasi pengaduan DPMPTSP; Layanan Anjungan Dukcapil Mandiri; Layanan PBB; dan Layanan pajak tahunan kendaraan bermotor,” paparnya.

Menurutnya, selain membuka Gerai Pelayanan Publik dirinya juga membangun sejumlah kantor pelayanan publik di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, seperti 7 UPT Disdukcapil, satu Kantor Cabang Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Kecamatan Cileungsi dan rencananya akan menambah satu kantor cabang BPN di wilayah Kecamatan Cigudeg.

“Alangkah sulitnya masyarakat urus perizinan jika hanya terpusat di Cibinong, sehingga kami berupaya dengan membangun kantor-kantor cabang pelayanan publik termasuk Gerai Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan menciptakan pelayanan yang sehat ,” Ade Yasin menegaskan.

Tambah Bupati Bogor, dirinya juga berupaya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai zona integritas, dengan memberikan pelayanan masyarakat yang mudah, cepat, efisien tanpa berbelit-belit. Bahkan terkait perizinan dan beberapa pelayanan publik lainnya ia delegasikan kepada kepala dinas terkait sesuai tugas fungsinya masing-masing.

“Tidak harus langsung ke Bupati, tapi sudah saya delegasikan kepada para Kadis di masing-masing Perangkat Daerah terkait. Kenapa kita memilih Gerai Pelayanan Publik di mall selain memudahkan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor ditengah pandemi Covid-19,” Tutupnya. (AS Bucek)

GOW Gelar Lomba Kuliner Di Tengah HJB Ke-539, Ini Juaranya

KABARFAKTUAL.COM – Dalam Rangka Hari Jadi Bogor ke-539, PC Bhayangkari Polres Bogor mendapat juara 1 pada Lomba Olahan Kuliner Khas Kabupaten Bogor yang di selenggarakan oleh GOW bertempat di Halamaan Pemda Bogor, Rabu (3/6/2021).

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Bogor, Ny. HJ. Ade Munawaroh Yasin, S.H.,M.H. dan Ketua GOW Kabupaten Bogor, Ny. Lilis Hayatun Nafsiah.

“Dalam lomba tersebut, Olahan Kuliner khas Kabupaten Bogor yang di tampilkan dari PC Bhayangkari Bogor berupa Tumpeng Puding Talas dan Soto Mie Khas Bogor, meraih gelar juara 1 ditingkat Kabupaten Bogor, dengan total perolehan nilai sebanyak 2080 poin,” Kata Ketua Bhayangkari Cabang Bogor, Ny. Ayu Harun, kepada wartawan.

Terpantau Ketua Bhayangkari Cabang Bogor, Ny. Ayu Harun beserta Ketua Seksi Kebudayaan PC Bhayangkari Bogor, Ny. Elsa Dicky dan anggota Seksi Kebudayaan PC Bhayangkari Bogor, Ny. Leny Asep dan Ny. Nining Yudi serta perwakilan anggota Bhayangkari Ranting Jasinga, Ny. Laras Jabal telah mengikuti lomba Olahan kuliner khas Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh GOW Kabupaten Bogor dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor ke-539.

“Kegiatan ini, dengan tetap menjaga jarak dan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai petunjuk dari pemerintah,” tandasnya. (Asep Bck)

Wisatawan Luar Bogor Sumbang Kemacetan di Kawasan Sentul, Camat Tanggapi Begini

BABAKANMADANG – Hampir semua objek wisata yang ada di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dipenuhi wisatawan dari luar daerah yang didominasi kendaraan plat B.

Pantauan di lapangan, tidak terlihat petugas yang mengatur kemacetan ditempat wisata tersebut, hanya warga setempat yang membantu mengatur lalu lilntas.

Camat Babakan Madang setelah dikonfirmasi melalui pesan WatshAppnya menjelaskan jika kemacetan yang terjadi di semua objek wisata yang ada di kecamatan Babakan Madang disebabkaan kapasitas akses jalan dengan jumlah kendaraan tidak sepadan.

“Terjadi macet karena akses jalan dengan volume kendaraan tidak seimbang,” Jelas Cecep Imam Nagarasyid, Selasa (01/06/2021).

Dijelaskan Cecep, jika penerapan PPKM Mikro diharapkan setiap pengelola tempat rekreasi resto dan hotel mall diharuskan membuat Tim penanangan covid dan di SK kan ( internal satgas vovid 19) dimasing-masing objek dengan menerapkan prokes sesuai ketentuan.

“Saya sudah mengundang pengelola di kantor kecamatan dan membuat pernyataaan diatas materai, selain itu satgas covid di tingkat RT ,RW serta Desa dihimbau ikut serta mengawasi penerapan prokes,” terangnya.

Selain itu, tim gabungan satgas Covid Kecamatan Babakan Madang dari Satpol PP Kabupaten, diakui camat terahir Sabtu dan Minggu kemarin, sudah melakukan pemantauan dalam menyikapi pasca idul fitri dan selama pemantauan kondisi landai aman terkendali.

“Terkait kemacetan di daerah obyek wisata Desa Karang Tengah, nanti akan saya tanyakan kepada petugas yang piket,” Tutupnya. (Gus/Asp)

Terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana Dituntut JPU 18 dan 15 Tahun Penjara

KabarFaktual.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari Cibinong) Kabupaten Bogor, menuntut terdakwa Fikri Salim dalam kasus Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dan Penggelapan atas dana milik PT. Jakarta Medica Center (JMC). Fikri Salim Dituntut kurungan penjara selama 18 tahun penjara.

 

Dalam dakwaannya, Jaksa Anita Dian Wardani menyebut, bahwa dalam kasus terdakwa Fikri Salim atas kasus TPPU dan Penggelapan dana milik PT. Jakarta Medica Center telah terbukti dan memenuhi unsur hukum yang tetap.

 

Dimana, terdakwa Fikri Salim terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum dan terdakwa dituntut selama 18 tahun kurungan penjara dengan denda Rp5 milyar dan subsider 6 bulan penjara.

 

“Saudara Fikri Salim terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana melawan hukum yang secara bersama-sama dengan merugikan perusahaan ditempat dulunya bekerja mencapai Rp33 milyar yang merupakan milik saksi Dokter Lucky Azizah selaku owner PT. JMC, dengan ini JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 18 tahun penjara denda 5 milyar rupiah dan subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Anita dalam tuntutannya di ruang sidang Kusumah Atmadja PN Cibinong Kelas IA Kabupaten Bogor, pada Rabu (03/2/2021).

 

Menurutnya, terdakwa Fikri Salim terbukti dalam aksinya yang menggelapkan dana puluhan milyar itu dengan dibantu 27 karyawan PT. JMC lainnya yang kini juga telah mendekam dibalik jeruji besi.

 

“Untuk kerugian yang dialami saksi Dokter Lucky Azizah yang juga selaku komisaris utama PT. JMC mengalami kerugian hingga mencapai kurang lebih 30 milyar lebih,” ucapnya.

 

Selain itu, dalam kasus perkara yang dilayangkan korban Dokter Lucky Azizah selaku pemilik PT. Jakarta Medica Center, dimana terdakwa Fikri Salim salah satunya terbukti menggelapkan dana senilai Rp557,5 juta untuk pembangunan ruko di jalan raya puncak Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, namun digunakan untuk kepentingan pribadinya.

 

“Untuk pembangunan ruko di kawasan Cisarua Puncak Bogor, yang mana saksi Dokter Lucky Azizah mengalami kerugian materi bernilai Rp1 milyar, yang mana pembangunannya sampai kini belum selesai baru hanya sekitar 80 persen dan perijinan IMB nya pun tak kunjung diurus,” tuturnya.

 

Sementara itu, Jaksa Tri Antoro yang juga membacakan tuntutan kepada terdakwa Rina Yuliana yang terbukti menerima uang melalui 4 kali transfer ke rekening pribadi terdakwa maupun secara tunai dari Fikri Salim dengan total nilai kurang lebih 361 juta rupiah, terbukti bersalah dan dituntut hukuman penjara selama 15 tahun penjara dengan denda Rp5 milyar da subsider 6 bulan kurungan.

 

“Atas bukti-bukti kwitansi yang ada dan keterangan saksi-saksi terdakwa Rina Yuliana kami tuntut selama 15 tahun kurungan penjara dipotong masa tahanan dengan denda senilai 5 milyar rupiah dan subsider 6 bulan penjara,” tegasnya.

 

Terpisah, dalam sidang yang dilakukan secara virtual kedua terdakwa yakni Fikri Salim dan Rina Yuliana atas tuntutan dari jaksa penuntut umum akan melayangkan nota pembelaan melalui penasehat hukum masing-masing terdakwa, dimana sidang akan digelar pada Rabu 10 Februari 2021 yang beragendakan membacakan pledoi/nota pembelaan kedua terdakwa.

 

Namun dalam layangan nota pembelaan itu, Rina Yuliana dalam sidang virtual tersebut terdengar menangis tersedu-sedu usai jaksa membacakan tuntutan terhadap dirinya tersebut.

 

Diketahui, Fikri Salim didakwa melakukan penggelapan sekaligus pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 

Motifnya dia melakukan klaim bon dan kwitansi palsu melalui Syamsudin yang menjadi direktur keuangan di PT Jakarta Medika.

 

Dana hasil kejahatan itu ditransfer ke rekening Syamsudin sebesar Rp165 juta, ke rekening Zainudin sebesar Rp50 juta dan ke rekening Rina Yuliana Rp361 juta. Total dana yang digelapkan terdakwa Fikri Salim mencapai Rp 577 juta.

 

“Terjadi penggelapan uang dalam jabatan sebesar Rp 577 juta bersama sama saksi Rina, Saksi Soni Priadi dibantu oleh saksi Syamsudin bersama saksi Junaidi, itu uang PT Jakarta Medika,” ujar JPU Anita.

 

Kasus penggelapan ini menurut JPU Anita terjadi pada tahun 2019 saat PT Jakarta Medika merencanakan pembangunan rumah sakit di Cisarua Kabupaten Bogor. Saat itu terdakwa menaikkan harga barang keperluan untuk pembangunan gedung tersebut.

 

Selain itu, pengurusan izin yang sebelumnya untuk keperluan izin rumah sakit belakangan berubah menjadi izin hotel. Akibatnya rencana pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai.

 

 

 

 

 

 

 

(Eft)

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Yang Disebut Meningkat di Jabar Adalah Kasus Lama

KabarFaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar terus mendorong perbaikan mekanisme pelaporan kasus terkonfirmasi COVID-19.

 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, kasus harian yang diumumkan ke publik selanjutnya ditulis Rilis Publik berbeda dengan penetapan oleh laboratorium.

 

“Kasus harian yang dilaporkan harian itu yang digaris ke atas (naik), tapi yang ditetapkan lab itu sudah turun. Artinya, kasus yang disebut meningkat itu banyak sekali yang kasus lama,” ucap Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (2/2/2021).

 

Dari grafis olahan yang dimaksud Kang Emil yang juga dipaparkan dalam rapat, terlihat bahwa data Rilis Publik menunjukkan kecenderungan kenaikan kasus positif harian di Jabar yang cukup tinggi pada Oktober 2020 hingga Januari 2021.

 

Sementara data Penetapan Lab menunjukkan terjadi kenaikan di Oktober 2020, lalu menurun di Januari 2021. Dari dua grafik tersebut, muncul grafik yang menunjukkan perbedaan kecenderungan antara Rilis Publik dan Penetapan Lab yaitu persilangan kecenderungan khususnya di pertengahan Januari 2021.

 

Kasus harian cenderung menurun diperkuat laporan tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi dari 308 rumah sakit di Jabar. Per 23 Januari 2021, keterisian tempat tidur isolasi adalah 73,06 persen, menurun ke 69,37 persen per 31 Januari 2021, terus menurun ke 69,10 persen per 1 Februari 2021.

 

“Dilaporkan bahwa kasus Jabar naik, tapi (keterisian) rumah sakit turun. Jadi yang betul adalah kasus Jabar secara realita penetapan lab, itu sudah cenderung menurun seiring berita rumah sakit bahwa orang sudah tidak sepanik sebulan terakhir. Kita (keterisian) sempat 80, 73,70 persen, sekarang 69 persen,” kata Kang Emil.

 

Kang Emil pun meminta masyarakat maupun media untuk tidak menilai kondisi COVID-19 di Jabar hanya dari kasus harian, termasuk saat ini di mana 27 daerah se-Jabar tengah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau di Jabar disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional.

 

Pasalnya, ia mengatakan, terdapat belasan ribu kasus yang belum diumumkan. Kapan atau berapa yang diumumkan, bukan kewenangan Provinsi Jabar.

 

“Kewenangan (mengumumkan kasus) tidak di kami. Kami takut saat diumumkan, orangnya sudah sembuh. Diumumkan di hari itu, turunan analisanya jadi kurang tepat,” kata Kang Emil.

 

“Mohon jangan menilai PPKM dari kasus aktif. Itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat,” ucapnya.

 

Selain menjabarkan komparasi Rilis Publik dan Penetapan Lab, Kang Emil juga melaporkan situasi terkini perkembangan COVID-19 di Jabar. Dari data periode 1 hingga 25 Januari 2021, tren kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak meningkat.

 

“Di awal Januari (tanggal 1), itu yang pakai masker tersurvei 59,18 persen, sekarang (per 25 Januari) sudah 83,01 persen. Jaga jarak awal Januari (tanggal 1) 48,19 persen sekarang (per 25 Januari) 81,66 persen. Rata-rata kedisiplinan pakai masker dan jaga jarak sudah di atas 80 persen dan itu meningkat grafiknya selama PPKM,” tutur Kang Emil.

 

Dalam laporan mingguan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang bersumber dari data Bersatu Lawan COVID-19 (data.covid19.go.id), pada 25-31 Januari 2021, tingkat kepatuhan memakai masker di atas 90 persen adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kota Cimahi. Bahkan, tiga pekan berturut-turut, Kota Bandung dan Kota Cimahi menunjukkan skor kepatuhan memakai masker di atas 91 persen.

 

“Saya umumkan, paling disiplin memakai masker minggu ini adalah Kota Cimahi (skor 95,4). Paling tidak disiplin, Kabupaten Bekasi (skor 55,6),” ujar Kang Emil.

 

Masih dari sumber yang sama, pada 25-31 Januari 2021, tingkat kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan di atas 90 persen adalah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Bahkan, dua pekan terakhir, Kab. Bandung menunjukkan skor kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan di atas 91 persen.

 

“Yang paling tidak bisa jaga jarak adalah Kabupaten Bekasi (skor 53,18),” ujar Kang Emil.

 

Adapun dijelaskan sebelumnya, tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi atau Bed Occupancy Rate (BOR) menurun, per 1 Februari 2021 berada di angka 69,10 persen.

 

Rinciannya, per 1 Februari 2021, Ruang Isolasi Hijau terisi 64,02 persen, Ruang Isolasi Kuning terisi 72,62 persen, Ruang Isolasi Merah terisi 73,45 persen, IGD terisi 40,99 persen, dan ICU terisi 75,70 persen.

 

Sementara BOR Pusat Isolasi se-Jabar adalah 57,03 persen, BOR Rumah Sakit Darurat COVID-19 Secapa AD sebesar 37,78 persen, RS Darurat Stadion Patriot Bekasi sebesar 43,75 persen, dan RS Lapangan COVID-19 Kota Bogor sebesar 48,21 persen.

 

Kang Emil pun menjelaskan bahwa selama PPKM periode I pada 11-17 Januari 2021, Jabar menambah jumlah tempat tidur isolasi hingga 24,3 persen sebagai antisipasi lonjakan kasus.

 

“Penambahan ruang rumah sakit sebagai komitmen untuk menurunkan kepanikan di rumah sakit tertinggi (di antara provinsi lain adalah) di Jabar,” kata Kang Emil.

 

Selain itu, terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Jabar, per 1 Februari 2021, Case Recovery Rate (CRR) atau tingkat kesembuhan di Jabar sebesar 78,15 persen, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 81,1 persen.

 

Tingkat kematian (Case Fatality Rate/CFR) di Jabar per 1 Februari 2021 adalah 1,26 persen, sementara nasional adalah 2,8 persen. Angka Reproduksi Efektif (Rt) di Jabar per 30 Januari 2021 adalah 2,36 dengan rata-rata 14 hari terakhir sebesar 1,70.

 

Terkait level kewaspadaan, dari data periode 25 Januari hingga 31 Januari 2021, terdapat delapan daerah Zona Merah (Risiko Tinggi) yakni Kabupaten Bogor, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Cirebon.

 

Lainnya, terdapat 18 Zona Oranye (Risiko Sedang) dan 1 Zona Kuning (Risiko Rendah) di Jabar. (Kf)