BIG Launching Peta NKRI Edisi 2017

NAD | KabarFaktual

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas di bidang Informasi Geospasial (IG) nasional akhirnya melaunching Peta NKRI 2017.  Bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti kemenko kemaritiman, kemenlu, kemendagri, KKP, kementrian ESDM, Ditwilhan, Pushidros TNI AL, Dttop TNI AD, telah melakukan pembaharuan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setiap tahun, sesuai dengan dinamika perkembangan isu-isu penting dan perkembangan wilayah daerah otonomi. Launching dilaksanakan di KM. 0 Indonesia, Kota Madya Sabang, Povinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Jumat (15/09/17).

 

Tujuan dari pembaharuan Peta NKRI edisi 2017 ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stakeholder mendapatkan informasi dan gambaran umum tentang wilayah NKRI sesuai dengan kondisi terkini.

 

Peta NKRI edisi 2017 merupakan sebuah media yang dapat mengilustrasikan dan memberikan gambaran

komprehensif mengenai berbagai hal tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk peta dua ‎dimensi kepada publik. Berbagai informasi yang diperlukan tersaji secara mencukupi untuk ditampilkan dan ‎diketahui oleh pembacanya.

 

Peta NKRI edisi 2017 memberikan Informasi GeospaI (IG) Indonesia bagi publik tentang NKRI, menggambarkan ‎pencapaian hasil dari berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda ‎sampai dengan sekarang. Dalam Peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-putau terluar ‎milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak ‎Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas menurut ‎hukum Indonesia. ‎

 

Selain aspek spasial, peta NKRI juga memiliki nilai strategis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ‎Indonesia, dengannya kita menjadi sadar bahwa Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan ‎dengan wilayah lautan yang lebih besar daripada wilayah daratan, hal ini menjadikan Indonesia memiliki ‎berbagai macam potensi sumber daya menguntungkan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan ‎persatuan bangsa. Banyaknya pulau-pulau yang dimiliki bukanlah menjadi pemisah, tetapi justru menjadi alat pemersatu.

 

Atas dasar tersebut, karena sifat dari Peta NKRI yang dinamis, maka BIG, sebagai lembaga yang berdasar ‎kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang IG, yang mengemban amanah dalam penyelenggaraan I‎G di Indonesia, merasa perlu untuk melakukan berbagai pembaharuan tentang berbagai informasi yang ‎ditampilkan dalam sebuah Peta NKRI, sebagai Peta Resmi Negara yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

 

Pada Peta NKRI Edisi Tahun 2017 terdapat pembaharuan  yang sangat signifikan terutama terkait ‎batas maritim Indonesia. Pembaharuan terkait batas maritim ini telah dilaunching oleh Kementerian ‎Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 14 Juli 2017 di Jakarta.

Pembaharuan tersebut dalam hal :‎

1. Adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yaitu antara Indonesia-Singapura sisi Barat dan sisi Timur.

2. Adanya perjanjian batas ZEE antara Indonesia-Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi.

3. ‎Adanya keputusan Arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum Internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang berada ditengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE‎ 200 mil laut dan Landas kontinen. Oleh karena itu beberpa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia hanya diberikan batas 12 mil laut.

‎4. Perlunya penyamaan nama pada kolom laut di

utara Natuna dengan nama landas kontinennya sehingga n‎ama Laut Natuna Utara juga menyesuaikan dengan nama blok-blok migas yang ada di landas kontinen.

5. Disamping itu semua, pemerintah juga ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan s‎implifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum.

 

Di samping pembaharuan pada Batas maritim tersebut, BIG juga melakukan pembaharuan dalam hal:

1. Seiring dengan perkembangan Wilayah daerah otonomi, Peta NKRI perlu dilakukan pembaharuan

terkait ibu kota kabupaten/kota, dimana pada Peta NKRI versi sebelumnya (Edisi Tahun 2015) masih

mengacu pada jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 497 sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2013

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sedangkan saat ini telah direvisi menjadi P‎ermendagri Nomor 56 Tahun 2015 yaitu menjadi sejumlah 514 Kabupaten/Kota.

2. Mengakomodir Keppres 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dimana ‎sebelumnya masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan ‎Pulau-PuIau Kecil Terluar.

 

Beberapa contoh dalam hal mengakomodir Keppres Nomor 6 Tahun 2017 ‎adalah pemberian nama pulau Batukolotok sebelumnya bernama Tanjung Batukolotok, Pulau Habe s‎ebelumnya Karang Samantike, Pulau Guhakolak sebelumnya Tanjung Guhakolak, dan seterusnya.

3. Penambahan bandara strategis terkait perbatasan, penambahan kota-kota Iainnya sebagai tambahan ‎informasi (selain kota kab/kota) serta koreksi beberapa toponim dan letak yang kurang tepat pada ‎Peta NKRI Edisi Tahun 2015.

Peta NKRI 2017 merupakan, salah satu Informasi Geospasial yang diselenggarakan oleh BIG. Agar hasil penyelenggaraan  IG dapat dimanfaatkan oleh pengguna, maka IG perlu ‎disebar luaskan atau dlpublikasikan kepada semua pengguna.

 

Penyebarluasan IG sudah dilakukan oleh BIG ‎setiap selesai diselenggarakan dan sudah melalui beberapa proces quality control dan quality insurance, ‎sehingga IG sudah siap digunakan oleh pengguna. Penyebarluasan dilakukan melalui berbagai sarana ‎baik secara online maupun layanan langsung di BIG, juga berbagai kegiatan diseminasi yang selama ‎ini dilakukan oleh BIG ke berbagai daerah di Indonesia.‎

Walaupun penyebar luasan sudah dilakukan setiap saat, namun dipandang perlu untuk menyelenggarakan ‎pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta untuk Negeri, yang dimulai dari Sabang Aceh dan akan b‎erlangsung hingga Merauke Papua. Kesiatan ini diberlakukan untuk peta yang diproduksi oleh BIG antara l‎ain Peta NKRI, peta Rupabumi Indonesia (REI), peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), Peta  Lingkungan Laut Indonesia (LLI) dan Peta Tematik (seperti peta Multirawan Bencana, Peta Mangrove. Peta ‎Terumbu Karang dan lain-lain).

 

Penyebar luasan ini akan berlangsung untuk beberapa tahun ke depan hingga mencapai sejuta lembar dan akan berlangsung untuk sejuta lembar lagi berikutnya, sehingga berkelanjutan ‎dan tidak akan terhenti pada Sejuta pertama saja.

Nantinya, Peta NKRI versi terbaru ini dan Peta lainnya agar dapat menjadi sumber Informasi yang layak dijadikan rujukan bagi pengguna baik Kementerian/Lembaga/Instansi Pusat/Daerah/Swasta/LSM maupun masyarakat luas. Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini, BIG bekerjasama dengan Pemerintah Kota Sabang.

 

Launching dihadiri oleh Gubernur Aceh, Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. dan Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Hasanuddin Z dan Para tamu undangan. (Rie)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.