BPJS Kesehatan Kota Bogor Gelar Gathering Badan Usaha

KOTA BOGOR, (KF) – BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor selenggarakan acara Gathering Badan Usaha Kota Bogor 2017 yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Bogor di IPB Convention Centre Botani Square, Kota Bogor, Selasa (5/9/17).

 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor Yerry Gerson Rumawak saat sambutannya menyampaikan acara ini merupakan satu kegiatan nasional yang dilakukan seluruh kantor cabang sebagai bentuk apresiasi BPJS Kesehatan kepada badan usaha yang telah mempercayakan karyawannya dalam jaminan pelayanan kesehatan atau program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

 

Turut hadir nara sumber,  Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor M. Teguh Darmawan, Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ma’mur Rizal.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Samson Purba saat sesi tanya jawab menanyakan pembinaan dan sinergitas seperti apa yang harus dibuat agar perusahaan dan karyawan mengikutsertakan BPJS Kesehatan.

 

Kesempatan yang sama, Direktur RS Mardzoeki Mahdi Dr. Bambang berharap dengan adanya sosialiasi lebih intens bagi para direktur-direktur rumah sakit di Kota Bogor mengenai pencegahan untuk mengatasi permasalahan terkait BPJS.

 

“Bagaimana mekanisme pendaftaran bagi para pekerja sektor informal menjadi peserta BPJS Kesehatan serta mekanisme pelaporannya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai tenaga kerja,” tanya Dr. Bambang.

 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Kejari Kota Bogor M. Teguh Darmawan menjawab, pada dasarnya semua mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

 

“Kami di Kejaksaan ditunjuk sebagai ketua forum kepatuhan dan pemeriksaan merangkap juga selaku ketua forum koordinasi kepatuhan dan penegakan hukum bekerjasama dengan Disnakertrans dan BPJS. Dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 pasal 6 menyatakan kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia,” katanya.

 

Ia menambahkan, Kejaksaaan senantiasa melakukan kerjasama dengan BPJS dan dinas terkait, salah satunya melalui acara gathering ini yang juga membantu sosialisasi bagi para badan usaha untuk mendaftar BPJS Kesehatan.

 

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ma’mur Rizal terkait keikutsertaan tenaga kerja sektor informal sudah diatur dalam Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan tenaga kerja.

 

“Jadi wajib didaftarkan dalam BPJS Kesehatan oleh majikannya. Untuk hak-haknya juga harus diperhatikan dan dipenuhi,” imbuhnya. (Rie)

 

 

Editor: Gunk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.