BPN Terima 65 Ribu Berkas PTSL Siap Diproses

KABUPATEN BOGOR, (KF) – Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mendapatkan kuota sebesar 80 ribu bidang sertifikat tanah di empat kecamatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Dalam progresnya, sebanyak 65 ribu berkas telah siap diproses menjadi sertifikat dan segera dibagikan kepada masyarakat.

 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Agustyarsyah mengatakan, dalam sepekan terakhir proses PTSL telah memasuki tahap pengukuran. Dari hasil pengukuran berikut pengumpulan data-data, sudah sebanyak 65 ribu berkas sertifikat untuk masyarakat Kecamatan Cibinong, Bojong Gede, Tajur Halang dan Sukaraja.

 

“Sampai saat ini 65 ribu berkas sertifikat tanah telah terkumpul yang nantinya siap dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Kami optimis dalam beberapa bulan kedepan target pemberian sertifikat gratis sebanyak 80 ribu bisa terlaksana,” tegas Agustyarsyah kepada kabarfaktual.com kemaren.

 

Ia menambahkan, terkumpulnya 65 ribu berkas sertifikat tanah ini terbilang luar biasa karena bisa dikumpulkan dalam batas waktu 25 hari saja. Walaupun ada kendala dilapangan, Agustiarsyah merasa hal ini tak terasa karena besarnya dukungan semua pihak terutama staf kelurahan, RT dan RW .

 

“Cepat terkumpulnya 65 ribu berkas sertifikat tanah ini bukti antusias masyarakat di empat kecamatan. Saya juga mengapresiasi kerja dan dukungan aparatur desa, kelurahan, kecamatan, apaatur hukum dan lainnya,” imbuhnya.

 

Ia menjelaskan, sesuai perjanjian kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri maka para penerima sertifikat tanah gratis ini hanya dikenakan biaya administrasi dan operasional di tingkat desa atau kelurahan.

 

“Biaya administrasi dan operasional sebesar Rp 150 ribu ini dibebankan kepada pemohon atau penerima sertifikat gratis sesuai surat perjanjian kerja bersama dan juga Peraturan Bupati Bogor yang akan segera diterbitkan. Negara sendiri tidak membebaskan biaya administrasi dan operasi ini karena tidak adanya anggarannya. Hanya PNBP saja yang sepenuhnya gratis,” terang Agustyarsyah.

 

Kabupaten Bogor sendiri menjadi target pemetaan masalah bidang tanah. Agustyarsyah Menerangkan, PTSL ini mensyaratkan bidang tanah yang akan disertifikasi harus lengkap dari sisi persyaratan dokumen.

 

“Kami tak mengejar target jumlah sertifikasi tanah tapi lebih memetakan permasalahan bidang tanah. Kami tak menerbitkan sertifikat tanah ini apabila syarat dokumennya tidak lengkap, tidak memenuhi prosedur dan sistematis,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Kabid Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat, Nurhadi menerangkan, jika ditambah dengan Proyek Operasi Nasional (Prona), Program Daerah (Proda) dan Lintas Sektor (Lintor) bisa mencapai 100 ribu pemberian sertifikat tanah gratis di Kabupaten Bogor.

 

“Kalau Prona, Proda, Lintor dan PTSL dijumlahkan maka jumlah sertifikat tanah yang diberikan secara gratis ini jumlahnya mencapai 100 ribu. Kuota Kabupaten Bogor ini terbesar se-Jawa Barat dan Kota Bandung ada di peringkat kedua dengan jumlah sertifikat tanah gratis sebesar 93 ribu. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan harus dilaksanakan dengan serius, ikhlas dan gotong royong karena biasanya dalam setahun Kantor Pertahanan N Kabupaten Bogor hanya menerbitkan 3 hingga 6 ribu sertifikat gratis,” terang Nurhadi.

 

Ia juga menambahkan, dengan pemberian sertifikat tanah gratis ini bisa menambah banyak tanah yang bersertifikat, batasnya jelas dan mengurangi angka sengketa tanah.

 

“Selain menambah banyak tanah yang bersertifikat, batasnya jelas dan mengurangi angka sengketa tanah. Maka masyarakat juga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi dengan meraih pinjaman untuk usaha dengan menjaminkan sertifikat tanahnya. Pemerintah daerah juga bisa memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani, usaha atau lainnya,” imbuh Nurhadi.

 

Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar menerangkan, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur teknis biaya administrasi pendaftaran PTSL.

 

“Kami akan segera terbitkan Perbup yang nantinya mengatur teknis pembayaran pendaftaran administrasi PTSL. Perbup ini masih menunggu surat perjanjian kerjasama antara tiga menteri yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri,” jelasnya. (Rie)

 

 

Editor: Gunk

One thought on “BPN Terima 65 Ribu Berkas PTSL Siap Diproses

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.