Dewan Protes Soal Pinjaman Pemkot Bogor Rp2,05 Triliun

Foto ilustrasi (Net)

 

KabarFaktual.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengajukan pinjaman lunak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 sebesar Rp2,05 triliun.

 

Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

 

Namun hal itu di komentari Ketua DPRD, Atang Trisnanto. Ia menilai bahwa pembangunan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota bukanlah program prioritas yang harus didahulukan hingga Pemkot Bogor harus mengajukan pinjaman lunak.

 

“Masih banyak urusan masyarakat yang jauh lebih kritis dan penting untuk ditangani di tengah situasi pandemi Covid-19. Masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan masih menjadi PR bersama yang harus diselesaikan,” ujar Atang, Selasa (25/8/20).

 

Atang menegaskan, sejak pandemi Covid-19 banyak warga Kota Bogor yang kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan hingga banyaknya warga miskin yang tidak disubsidi BPJS-nya.

 

“Selain itu ada juga masalah ketidakmampuan warga terkait fasilitas teknologi pembelajaran jarak jauh harusnya menjadi porsi terbesar untuk diakomodir dalam kebijakan anggaran,” jelasnya.

 

Atang menilai bahwa skema pinjaman Rp2,05 triliun oleh Pemkot Bogor terlalu ambisius. Sebab, seharusnya pemkot menyadari bahwa proyeksi APBD di tahun 2021 sedang tidak baik.

 

“Angka tersebut hampir sama dengan angka APBD Kota Bogor. Jangan sampai, utang ini membebani APBD tahun-tahun berikutnya. Sedangkan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan,” ucapnya.

 

Kata Atang, apabila pemkot harus mengajukan pinjaman yang disediakan oleh pemerintah pusat, tentunya harus diukur terlebih dahulu kemampuannya.

 

Selain itu, nilainya tidak fantastis seperti saat ini. Kemudian peruntukannya pun untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di masyarakat. Yaitu masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan.

 

“Ditambah lagi masalah kerusakan infrastruktur yang sampai sekarang tidak diperbaiki seperti jembatan, ambrolnya danau, rusaknya drainase, dan lain lain,” tuturnya.

 

Politisi PKS ini mempertanyakan alasan pemkot meminjam dana Rp2,05 triliun untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi melalui megaproyek tersebut.

 

Masih kata dia, pemulihan ekonomi dengan megaproyek seperti itu, siapa nanti yang akan memenangkan proyeknya, yang menjadi pekerja pembangunannya siapa, lalu apakah bisa dijamin warga Kota Bogor bekerja disana.

 

“Fakta hari ini pun bisa kita lihat, beberala kali sidak dan pengawasan dari komisi terkait, sebagian besar pekerja di proyek berasal dari luar kota dan luar provinsi,” tegasnya.

 

Masih kata Atang, strategi tersebut tidak akan terlalu banyak membantu pemulihan ekonomi Kota Bogor. Lebih baik pemkot perbaiki Jembatan MA Salmun yang hampir roboh.

 

“Atau jalan amblas di Manunggal dan Darul Quran banjir di Bogor Utara dan Cibadak, jembatan penyeberangan yang rusak di Kebon Kelapa, serta beberapa gedung SD yang rusak, juga sarana publik lain,” paparnya.

 

Atang menegaskan, pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pembangunan infrastruktur bisa saja dilakukan, asalkan tidak terpusat pada satu atau dua megaproyek saja, serta pekerja yang terlibat adalah warga Kota Bogor.

 

“Namun, saat ini yang perlu mendesak adalah menghidupkan aktivitas ekonomi riil dan informal masyarakat. Banyak usaha kecil dan menengah warga yang perlu dirangsang untuk tumbuh kembali,” ucapnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, pinjaman lunak itu untuk mempercepat pembangunan dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi di GOR Pajajaran.

 

Namun, Ade mengakui apabila pembayaran pinjaman lunak itu dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU), tentunya akan berimbas kepada berkurangnya pembangunan lainnya. “Tetapi kalau retribusi meningkat bisa menambah PAD,” katanya.

 

Saat disinggung mengenai apa korelasi antara pembangunan kawasan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota. Ade menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti ada korelasinya. “Pasti ada korelasinya, tetapi nggak signifikan,” ucapnya.

 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Denny Mulyadi mengatakan bahwa pada 2020 Kota Bogor menerima DAU sebesar Rp700 miliar lebih.

 

Tetapi, saat disinggung mengenai langkah pemerintah mengajukan pinjaman lunak, ia mengaku belum mengetahuinya. “Belum, dulu sempat ada video conference soal itu. Coba langsung ditanyakan ke bagian perencanaan,” tandas dia

 

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat sebesar Rp2,05 triliun.

 

Rencananya, anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan kawasan GOR Pajajaran dan Komplek Perkantoran Walikota di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

 

“Pemkot mengambil pinjaman lunak jangka panjang khusus infrastruktur pasca pandemi lantaran untuk membangun kawasan GOR Pajajaran dan perkantoran walikota. Jadi kita ambil kesempatan itu,” ujar Dedie. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.