Diduga Ada Kejanggalan Pada Proyek SDN Sindangsari 01, Kejari Diminta Usut Tuntas

Kota Bogor – Kabar Faktual

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor kembali disorot dari beberapa proyek fisik alokasi APBD. Hal ini bukan tidak mendasar karena ada indikasi perbuatan melawan hukum dari diingkarinya fakta integritas yang ditandatangani.

 

Temuan di SDN Sindangsari 01, Bogor Timur, Kota Bogor, diketahui SPK pekerjaan baru dimulai 13 September sedangkan kontrak kerja pada tanggal 31 Agustus lalu, Dalam UU.No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Pasal 16, (1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari: a.perencana konstruksi; b.pelaksana konstruksi; c.pengawas konstruksi.(2) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

 

Bahkan dilapangan ditemukan fakta soal spek material seperti pasir dan besi yang janggal dibawah spek. Tim wartawan dan LSM Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) memantau lokasi proyek SDN Sindangsari 01, disana kolom untuk konstruksi Cakar Ayam langsung digali tanpa lebih dulu atap sekolah dibuka atau diturunkan sehingga bangunan tampak mengantung, kwatir jika ada faktor alam banjir dan bencana dimusim penghujan saat ini, akan ambruk karena bobot bangunan sudah digali pondasinya untuk kolom suntik bangunan bertingkat

 

Selain itu tampak pasir yang digunakan tidak seperti kualitas pasir bermutu sekelas Cimangkok dengan warna hitam pekat malah berwarna abu mirip pasir sungai.

 

Saat ditemui kepala sekolah SDN Sindangsari 01 (kepsek) Aang Nurdigali,  menantang wartawan untuk menulis namanya lengkap saat menulis terkait bangunan di SDN yang dipimpinnya. “Kalo mau tulis ini nama lengkap saya, Aang Nurdigalih kalo perlu difoto saja, ” tantang Aang dengan nada sewot, diruangannya di SDN Sindangsari 01, Jl. Lebak Kongsi, SINDANGSARI, Kec.  Bogor Timur, Kota Bogor, Jumat (29/9/17).

 

Sementara LSM IPI, Rahman meminta kejaksaan memanggil pejabat terkait semisal PPK, juga Pemborong dan Kepsek yang mengetahui indikasi kejanggalan itu. “Ini bukan masalah sepele jika ada pelanggaran dan perbuatan melawan hukum atas alokasi keuangan daerah maka itu perlu disidik dan dipanggil Oleh pihak kejaksaan, jangan mereka dibiarkan korupsi tapi lakukan segera pencegahan dari awal.

 

Ia menambahkan, Aneh masa SPK kontrak tanggal 31 Agustus baru dimulai 13 September parahnya proyek senilai Rp. 946.514.000 tanpa konsultan pengawas, terus bangunan tanpa dibuka atau diturunkan atapnya lebih dulu, model dan teknik dari mana itu apa di RAB sperti itu.

 

“Padahal jelas dapat membahayakan orang atau siswa yang ada disana. Begitu juga spek material masa,pasir dibawah ketentuan untuk cor kolom seperti pasir kali berwarna abu dan tidak sekelas Cimangkok. ini perlu diusut dan dipanggil kejaksaan segera” Kata Rahman dengan tegas.

 

Dari palang proyek diketahui CV pelaksana atau pemenang tender yakni CV.Graha Mandiri  Jaya, dengan SPKNo.027/3392-Disck, 120 hari kerja dimulai 31 Agustus hingga 26 Desember 2017. Berdasarkan Pasal 43 UU.No.18 tahun 1999 tentang jasa Konstruksi, (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per-seratus) dari nilai kontrak. (Rie)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.