Diduga Ada Pungli PTSL di Desa Tajurhalang

Kabupaten Bogor | KabarFaktual

Terjadi lagi seperti pemberitaan sebelumnya terkait maraknya oknum RT/RW yang tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Dimana, biaya resmi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) hanya diperbolehkan memungut Rp150 ribu kepada pemohon program PTSL, tapi kenyataan yang ditemukan, mereka (oknum RT/RW) diduga melakukan Pungutan Liar (pungli) dengan nominal fantastik melebihi SKB 3 Menteri tersebut.

 

Menurut informasi dari sumber salah satu pemohon PTSL, Dugaan Pungli ini terjadi di kampung Sasak Panjang RW 04, Desa Sasak Panjang dan Desa Tajurhalang di RW 05, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

 

“Saya sebagai pemohon dimintai uang berkisaran Rp500 ribu, tapi ada juga dimintai uang mencapai Rp 1,5 juta, saya bingung berdasarkan apa mereka mematok harga untuk setiap pemohon,” ujarnya kepada kabarfaktual.com melalui telepon selular, kamis (14/9/17).

 

Ia menambahkan, di RW yang lain malah  selain pematokan harga yang diberlakukan pihak Pemerintahj Desa (pemdes) Sasak Panjang, ada pula pemasangan yang dimintai harga permeter mulai dari Rp2.500 – Rp4.000 permeter.

 

“Biaya fantastis yang dimintai pihak Pemdes di Desa Sasak Panjang permeter dimintai  harga permeternya Rp2500 – Rp4.000 dikala pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga sebagai tim Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB pengukuran) dalam program nasional PTSL tersebut,” terangnya.

 

Masih lanjutnya, imbas dari biaya yang seharusnya tidak terlalu membebankan warga yang ingin mengikuti PTSL jadi mengurungkan niatnya. Dan disayangkan jika program Jokowi ini untuk membantu dan meringkan masyarakat bisa gagal karena biaya yang dimintai sangat fantastis.

 

Saat diklarifikasi terkait pungli yang terjadi didesa yang dipimpinnya, Kepala Desa Tajurhalang Saipudin menjelaskan,  pihaknya telah melakukan tugas dalam menyelesaikan program PTSL sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri.

 

Saipudin menegaskan, bahwa tiap minggu memberikan evaluasi terkait PTSL, jadi jika adanya pungli tersebut di desa kepemipinannya, itu diluar kegiatan pemdes Tajurhalang. Karena Saipudin mengintruksikan untuk tidak memintai dana melebihi ketentuan yang berlaku.

 

“Saya akan menindak keras jika didapati RT/RW yang melakukan pungli tersebut, jika sudah terjadi maka akan Dikembalikan ke sipemohon PTSL,” tegasnya.

 

Desa Tajurhalang mendapat kuota sebanyak 2250 bidang, dan berkas data pemohon PTSL yang diterima sampai Saat ini sebanyak 2 ribuan bidang. Saepudin optimis sebelum waktunya akan terpenuhi dari kuota yang diberikan. (Rie)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.