Gawat!!! Ada Pungli Berjamaah di UPTD PK Pubian, Ini Dia Modusnya…

Foto ilustrasi

Lamteng – Kabar Faktual

Diduga kuat Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPTD PK) Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) Mashuri,. S. Pdi Lakukan Pungutan Liar (Pungli) Berjamaah. Sebab, dari keterangan salah satu narasumber yang enggan namanya disebutkan mengatakan, Mashuri telah melakukan pungli dengan melakukan pemotongan gaji ke 14.

 

“Dia (Mashuri-red) waktu gaji ke 14 keluar motong setiap guru yang menerima gaji ke 14 sebesar Rp.100.000 dan uang tersebut disetorkan kepada Yosep guru SDN 1 Gunung Raya, Kecamatan Pubian, ” katanya saat dikonfirmasi kabarfaktual.com Rabu, (27/9/17)

 

Lanjutnya, selain itu, Mashuri juga melakukan pemotongan gaji ke 13 kepada seluruh guru dan kepala sekolah sebesar Rp.60.000, uang tersebut disetorkan kepada Suryani Hapsah Kepala SDN 2 Sekala Mider. “Ya mas,  bukan hanya gaji ke 14 yang dipotong tapi gaji ke 13 juga, besarannya Rp.60.000 per kepala, uang tersebut diserahkan kepada Suryani” jelasnya.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, Mashuri juga melakukan pungutan untuk HUT RI Ke-72. Pungutan tersebut dilakukan kepada seluruh guru dan Kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pubian. Uang tersebut diserahkan kepada panitia Kecamatan untuk acara HUT RI sebesar Rp.8.000.000.

 

“Untuk HUT RI besarannya bervariasi untuk Golongan IV dikenakan Biaya Rp.100.000, untuk golongan III dikenakan biaya Rp.75.000, dan untuk golongan II dikenakan biaya sebesar Rp.50.000. Yang saya pertanyakan sekarang ini kan uang itu diserahin kepanitia sebesar Rp.8.000.000,  terus sisanya kemana. Oh iya lupa saya uang itu disetorkan kepada Ketua K3S Kecamatan Pubian, Purwanto” ungkapnya

 

Yang lebih parah lagi, lanjutnya, untuk Kecamatan Pubian, setiap Dana Bos cair, uang tersebut dipotong Rp.3000 persiswa, alasan mereka untuk operasional Ketua K3S, Operator dan KA UPTD. “Dana BOS dipotong Rp3 ribu rupiah persiswa/triwulan setor ke kepsek SDN 2 Segala Mider, Suryani Habsah. Untuk K3S Rp.1000, Operator Rp.1000 dan Kepala UPTD nya Rp.1000,” terangnya.

Mashuri Spd.i, kepala UPTD PK kecamatan Pubian

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut,  Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pubian,  Mashuri S. Pdi mengamini adanya pungutan tersebut. Dirinya mengetahui adanya pungutan tersebut, bahkan ia menjelaskan bahwa pungutan tersebut satu paket, “Ya tarikan itu satu paket, ” jelasnya.

 

Saat ditanya mengenai pungutan gaji ke 14 yang disetorkan ke Guru Yosep, Ia membenarkan untuk penyetoran dan disetorkan kepada yosep. ” Ya itu disetor ke pak Yosep cuma saya hanya mengetahui dan itu diserahkan kepada K3S pak Purwanto, tanyakan saja sama pak Purwanto,” kilahnya.

 

Saat dikonfirmasi terkait tarikan dana gaji ke 13 dan HUT RI ke-72 dirinya mengakatakan, tanyakan langsung ke ibu Surnyani Hapsah dan Pak Purwanto. ” Hal tersebut tanya langsung saja ke mereka, tanya sama K3S aja, karena saya hanya mengetahui, ” timpalnya

 

Dirinya juga menjelaskan, bahwa pungutan tersebut sudah dari dulu. Dan dirinya hanya meneruskan. “Ini sudah dari dulu, saya hanya meneruskan. Kan saya masih baru disini, Sebelumnya saya guru di SMP, ” jelasnya.

 

Ditempat terpisah, Purwanto selaku K3S Kecamatan Pubian saat dikonfirmasi melalui telepon seluler juga mengakui adanya pungutan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa benar ada pungutan untuk HUT RI Ke-72. Pungutan tersebut bervariasi. Untuk Golongan IV Sebesar Rp.100.000, golongan III sebesar Rp.75.000 dan untuk golongan ll sebesar Rp.50.000, “Untuk pungutan HUT RI itu benar adanya mas,  itu untuk kegiatan HUT RI dan diserahkan ke Kecamatan,” Bebernya.

 

Saat dikonfirmasi terkait pungutan Rp.3000 persiswa, ia juga mengamini hal tersebut. Namun, untuk pungutan Rp.3000 itu baru dijalankan. “Untuk tarikan Rp.3000 itu memang benar mas ada, uang itu dihasilkan dari kesepakatan seluruh kepala sekolah. Dan uang tersebut digunakan untuk operasional K3S, Operator dan Kepala UPTD. Untuk K3S itu Rp.1000, untuk Operator itu Rp.1000 dan Kepala UPTD pendikan itu Rp.1000. Dan untuk UPTD itu baru rencana kami, ” pungkasnya.

 

Untuk para penegak hukum Wilayah Kabupaten Lampung Tengah,  khususnya Saber Pungli Lamteng,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamteng, dan Inspektorat Lamteng agar dapat menindaklanjuti permasalahan ini hingga keakar-akarnya. (irul)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.