JPKP Geram atas Maraknya Pungli Program PTSL di Bojong Gede

Kabupaten Bogor | KabarFaktual

Pungutan Liar (Pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) kembali mencuat. Seperti pada berita sebelumnya, pungli diduga dilakukan oleh oknum RT/RW di desa Bojong Baru, kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

 

Program dari pemerintah pusat yaitu PTSL untuk meringankan beban masyarakat dalam bidang pertanahan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum RT/RW dengan mengutip pungutan dengan nominal besaran Rp 300 ribu sampai dengan Rp 500 ribu kepada warga selaku pemohon program PTSL.

 

Pungli tersebut diduga terjadi di kampung Pondok Manis RT 03, desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede. Salah satu warga yang namanya enggan dipublikasikan mengungkapkan soal adanya pungli kepada kabarfaktual.com, Selasa (12/9/17). Dimana, di wilayah kampung nya setiap pemohon program PTSL dimintai uang pendaftaran sebesar Rp300 ribu.

 

“Saya mau ngurus sertifikat tanah saya, tapi saya dimintai uang sebesar Rp300 ribu. Katanya uang itu untuk pendaftaran,” ungkapnya.

 

Warga tersebut menambahkan, terdapat juga biaya tambahan yang akan diminta kembali pihak ketua RT saat pelaksanaan pengukuran, namun dirinya tidak menyebutkan besaran uang tersebut. “Kalau di kampung Pondok Manis Desa Bojong baru itu saya memiliki tanah seluas 280 meter persegi, dan sudah didaftarkan untuk ikut program pemutihan sertifikat. Tapi saat saya mendaftar di bulan Agustus 2017 kemarin saya dimintai Rp 300 ribu untuk biaya pendaftaran. Terus, selain uang pendaftaran, nantin nya akan ada lagi uang pengukuran,” katanya.

 

Masih kata warga tersebut, selain biaya awal yang diminta baik untuk pendaftaran dan juga pengukuran, ada juga biaya tambahan lain nya saat surat sertifikat telah diterima dirinya selaku pemohon.

 

“Ada lagi nanti di akhir pas surat sertipikat sudah jadi, dimana dari tanah 50-500 meter dimintai Rp1 juta secara merata. Masa duit terus, bukannya ini program pemutihan sertifikat dan gratis, kok malah duit terus yang diminta,” keluhnya.

 

Jika berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, biaya resmi dalam program PTSL ini hanya diperbolehkan memungut biaya sebesar Rp150 ribu. Dirinya berharap, ada pihak terkait dapat menegur secara langsung ke pihak Pemdes Bojong Baru agar tidak melakukan pungutan tersebut hingga jutaan rupiah.

Menyikapi hal ini, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) F Alviano menyayangkan adanya pungli yang diduga dilakukan oknum RT/RW yang terjadi di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. “Seharusnya pihak aparatur dari tingkat RT/RW hingga Pemdes harus patuh terhadap Kebijakan yang dibuat oleh Presiden sebagai Kepala Negara,” tegas Alviano dalam wawancaranya kepada Kabarfaktual.com, Selasa (12/9/17) malam.

 

Ia mengatakan, melalui para relawan yang ada dilapangan, yang juga ikut mengawal program PTSL ini, dirinya melihat masih kurangnya pengawasan dari pihak emerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor dan BPN selaku pembuat sertifikat pertanahan.

 

“Kami dari DPD JPKP ingin mendorong para stakeholder yang bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat agar jangan membebankan biaya yang mahal kepada para pemohon PTSL. Dan meminta tim Saber Pungli yang sudah terbentuk di kabupaten Bogor agar ikut juga turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi yang terjadi, agar jangan ada kesempatan bagi oknum untuk memperkaya diri,” imbuhnya. (Rie)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.