JPU Minta Hakim PN Cibinong Tolak Nota Keberatan Kuasa Hukum Fikri Salim Cs

Foto PN Cibinong (Istimewa)

 

KabarFaktual.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong (PN Cibinong) Kelas 1A diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa Fikri Salim terkait kasus penggelapan dana milik PT. Jakarta Medika sebesar Rp577 juta.

 

Fikri Salim didakwa karena kedapatan memalsukan kwintasi dan bon tagihan kepada perusahaan untuk mencairkan dananya melalui beberapa rekening.

 

Hakim diminta melanjutkan pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang ini pun digelar secara virtual, pada Senin (26/10/2020) dengan menghadirkan terdakwa Fikri Salim yang kini telah mendekam di Lapas Pondok Rajeg Cibinong, Kabupaten Bogor.

 

Di persidangan Fikri didampingi kuasa hukumnya Gibson Paul dan Jatino Manullang.

 

“Perkara no.601/2020 atas nama terdakwa Fikri Salim alias Kiki, yang dianggap penasehat hukum tidak cermat dan bukan kewenangan PN Cibinong untuk mengadili kasus ini, kami nilai tidak tepat. Dakwaan kami sudah sesuai pasal 156 KUHAP, kami minta eksepsi terdakwa ditolak. Majelis hakim PN Cibinong dapat melanjutkan sidang ini,” kata JPU Bayu Ika Perdana didampingi jaksa Anita Dian Wardhani.

 

Sebelumnya, Fikri Salim didakwa melakukan penggelapan sekaligus pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 

Motifnya dia melakukan klaim bon dan kwintansi palsu melalui Syamsudin yang menjadi direktur keuangan di PT Jakarta Medika.

 

Dana hasil kejahatan itu ditranfer ke rekening Syamsudin sebesar Rp165 juta, ke rekening Zainudin sebesar Rp50 juta dan ke rekening Rina Yuliana Rp361 juta. Total dana yang digelapkan terdakwa Fikri Salim mencapai Rp 577 juta.

 

“Terjadi penggelapan uang dalam jabatan sebesar Rp 577 juta bersama sama saksi Rina, Saksi Soni Priadi dibantu oleh saksi Syamsudin bersama saksi Junaidi, itu uang PT Jakarta Medika,” ujar JPU Anita.

 

Kasus penggelapan ini menurut JPU Anita terjadi pada tahun 2019 saat PT Jakarta Medika merencanakan pembangunan rumah sakit di Cisarua Kabupaten Bogor. Saat itu terdakwa menaikkan harga barang keperluan untuk pembangunan gedung tersebut.

 

Selain itu, pengurusan izin yang sebelumnya untuk keperluan izin rumah sakit belakangan berubah menjadi izin hotel. Akibatnya rencana pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai. (Eft)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.