Kakan: Aturan PTSL Berubah Guna Hindari Pengemplang Pajak

Kabupaten Bogor – KabarFaktual

Berubahnya aturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dari Permen 35 tahun 2016 yang berganti menjadi peraturan baru yakni Permen 12 tahun 2017, guna menghindari para pengemplang pajak.

 

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bogor Agustyarsyah saat ditemui KabarFaktual.com, di kantor nya, Senin (18/9/17).

 

“Kalau masyarakat baru melakukan jual beli, penjual nya ada pembeli nya ada, kemudian tidak membuat AJB (akta jual beli-red) hanya menggunakan kwitansi saja lalu didaftarkan ke program PTSL untuk menghindari pajak, ya tidak bisa seperti itu,” kata Agustyarsyah.

 

Ia menegaskan, bahwa dengan perubahan aturan tersebut, semua unsur termasuk RT dan RW sudah memahaminya. Bahkan, tidak ada berkas masyarakat yang di tolak, hanya saja perlu dilakukan kelengkapan.

 

“Kami hanya memerlukan kelengkapan, yang belum lengkap untuk dilengkapi, dan semua kita proses. Jadi tidak ada berkas pemohon yang ditolak. Misalnya, dalam jual beli itu penjualannya sudah tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, maka pemohon harus membuat surat pernyataan,” tegasnya.

 

Menurutnya, hanya sebagian kecil saja berkas pemohon PTSL yang perlu dilengkapi. Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Camat dan kepada desa terkait aturan yang baru tersebut. “Dan tidak ada masalah. Karena pemerintah daerah Kabupaten Bogor sangat membantu program ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang meringankan masyarakat,” ungkapnya.

 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah RT dan RW di Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajurhalang, mempertanyakan proses pensertifikatan tersebut, karena seiring berjalan waktu dengan kepastian yang simpang siur dalam aturan PTSL, membuat kekhawatiran pihaknya lantaran adanya perubahan Permen ATR tentang percepatan PTSL dari Permen 35 tahun 2016 yang berganti menjadi Permen 12 tahun 2017.

 

“Kami merasa bingung saja, diawal sangat mempermudah masyarakat hanya dengan KTP dan berkas yang dimiliki hanya SPPT PBB, dan kwitansi, kini dengan peraturan baru harus beralaskan hak tanah yang lengkap seperti AJB. Jadi kami mohon penjelasan yang jelas karena masyarakat kami pun meminta penjelasan yang pasti, bisa atau tidak diterbitkan sertifikat,” ujar Amid, Ketua RW 06 Desa Sukmajaya. (Eff)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.