kabarfaktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah di wilayah Jawa-Bali melalui kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II. Penyerahan penghargaan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (28/8/2026).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi persoalan kebutuhan perumahan masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah membuat penyelesaian backlog perumahan tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD.
“Karena dari APBN (dan) APBD tidak akan mungkin bisa menyelesaikan backlog 30 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah atau rumah tidak layak. Itu pemerintah hanya bisa memberikan stimulus, tetapi dorongan terbesarnya adalah para pengusaha,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima media, Sabtu (29/8/2026).
Dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II, terdapat empat kategori utama yang menjadi tolok ukur penilaian. Keempat kategori tersebut meliputi implementasi program 3 juta rumah, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan yang asri.
Tito menegaskan, apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat inovasi dalam pembangunan.
“Selamat kepada rekan-rekan yang mendapat penghargaan dan bagi yang belum beruntung masih ada batch III, yang mudah-mudahan bisa memotivasi bekerja lebih keras,” ucapnya.
Penilaian terhadap pemerintah daerah dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian dan kualitas pelaksanaan program. Kemendagri berharap mekanisme tersebut dapat mendorong daerah menjadi lebih proaktif dalam menghadirkan layanan publik yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain penghargaan berdasarkan kategori layanan dasar, Kemendagri juga menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan nilai Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) tertinggi.
Pengukuran IKD ditujukan untuk memastikan pembangunan di daerah direncanakan dan dilaksanakan secara profesional, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta memperhatikan aspek keberlanjutan.
Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan, pengukuran IKD merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Menurutnya, keterlibatan tenaga insinyur dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik berjalan secara profesional dan berkelanjutan.
Melalui penghargaan tersebut, Kemendagri dan PII berharap pemerintah daerah semakin terdorong memperkuat kapasitas teknis dan tata kelola pembangunan, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.