Opini  

Kepala Bappenas Ungkap Sukses dan Tantangan Era Jokowi

Kepala Bappenas
Kepala Bappenas Ungkap Sukses dan Tantangan Era Jokowi

kabarfaktual.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan capaian indikator pembangunan 2023 yang dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024. “Kami sampaikan baseline 2019, capaian 2023, serta target RPJMN dan RKP 2024,” jelas Rachmat dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Rachmat mengungkapkan bahwa evaluasi capaian pembangunan akan menjadi dasar perencanaan visi-misi pemerintahan mendatang.

Indikator Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator dalam kategori perekonomian tak mencapai target. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 hanya mencapai 5,05 persen, di bawah target RPJMN 6,2-6,5 persen. Pertumbuhan investasi juga tak mencapai sasaran, dengan capaian 4,4 persen dari target 6,2-7 persen dalam RKP 2024.

Indikator kesejahteraan sosial, seperti tingkat kemiskinan dan indeks rasio gini, juga belum memenuhi target. Tingkat kemiskinan saat ini berada di angka 9,36 persen, lebih tinggi dari target RPJMN 6-7 persen. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sesuai target dengan capaian 112,46 dari baseline 100,90.

Indikator Energi dan Pangan

Dalam kategori energi dan pangan, beberapa target tercapai, seperti Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berhasil mencapai 27,82 persen. Namun, target Ketersediaan Beras dan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih belum terpenuhi, dengan capaian EBT hanya 13,21 persen, jauh dari target RPJMN 23 persen.

Baca Juga:   Indonesia dalam Rupiah Tetap Perkasa melawan Hegemoni Dolar

Indikator Sumber Daya Manusia

Beberapa indikator sumber daya manusia, seperti Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Kematian Ibu (AKI), telah mencapai target. Namun, indikator Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi dan Prevalensi Stunting masih belum sesuai sasaran, dengan stunting masih di angka 21,5 persen.

“Semua capaian ini tercantum dalam buku evaluasi kinerja RPJMN 2020-2024, yang mencakup agenda pembangunan dan kinerja makro,” ujar Rachmat. Evaluasi ini diharapkan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan di masa depan.