Nah Loh! Terkait 3000 SR Dicaplok PAM Bodong, Dewan Segera Panggil PDAM Tirta Kahuripan

Foto kantor PDAM Tirta Kahuripan

KABUPATEN BOGOR, (KF) – Marwah dan pertaruhan kewenangan sang Bupati Bogor kali ini bakal tersandung malu. Bukan tanpa dasar atau berita sesat. Dimana 3000 SR pelanggan air telah dikelola PAM bodong selama 10 tahunan dan sangat jelas. Bahkan kantor cabang BUMD, sekelas PDAM Tirta Kahuripan tidak berdaya.

 

Ada istilah orang kuat dalam kasus ini yang membuat pemerintah daerah saja tidak berkutik atau mungkin juga terjadi bagi-bagi upeti sehingga praktek ilegal pelayanan air minum kerumah-rumah warga yang ada di empat perumahan daerah Ciomas, Kabupaten Bogor lancar tanpa hambatan.

 

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Hanafi, Saat dikonfirmasi baru mengetahui informasi yang didapat.  “Tentu kami akan mengambil sikap, kami akan segera mengklarifikasi dengan memanggil PDAM Tirta Kahuripan,” kata  Hanafi, Selasa (29/08/17) kemarin.

 

Hanafi menambahkan, sangat disayangkan lambatnya pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor Dan terkesan cuek, ironisnya hal ini diketahui sudah beberapa bulan yang lalu Pemkab Bogor mengetahui informasi ini, dimana adanya PAM yang dikelola PT. Tirta Mutiara Makmur membuat Pemda Kabupaten Bogor kecolongan Miliaran Rupiah.

 

lain hal Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin, dalam hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaira.

 

“Belum lama ini kan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pembatalan terhadap UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA dan berlakunya kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. “Kalau swasta mau mengelola air kan harus kerjasama dengan pemerintah daerah melalui badan usaha nya, kalau pengelolaan melalui pipanisasi itu tidak boleh, kecuali swasta ini kerjasama dalam investasi,”Ujarnya.

 

Seperti diberitakan kabarfaktual.com kemaren, Tirta Mutiara Makmur tidak memiliki ijin Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari pemerintah daerah. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Data dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor Sony Dirgantara. “Kami pastikan kalau PT Tirta Mutiara Makmur belum memiliki izin SPAM,” tegasnya.

 

Saat itu, Pemilik PT Tirta Mutiara Makmur Puja, ketika dikonfirmasi melalui telepon selular, perusahaan miliknya memiliki izin SPAM dari Pemkab Bogor.  “Kami memiliki izin SPAM dari tahun 2005, dan sudah kami terus perpanjang, jadi mana mungkin sampai saat ini masih berlangsung managemen administrasi, kami tidak mungkin gegabah sampai tidak memiliki izin atau menabrak aturan, dan yang mengeluarkan badan perizinan terkait,”Elaknya.

 

Ia juga mengakui, bahwa direksi PDAM Tirta Kahuripan telah lama mengetahui PT Tirta Mutiara Makmur dalam memberikan pelayanan kepada warga di empat perumahan di Kecamatan Ciomas. “Tidak ada kerjasama dengan PDAM, tapi saling tahu, seperti halnya ini area saya, itu areanya PDAM,” akunya.

 

LSM Armada Indonesia (ARMI), melalui Ketum (ketua umum) A. Gani Di siap mengungkap kasus itu dan memberikan laporan pada aparat hukum. ”Ini Negara hukum, tidak mengenal istilah orang kuat, Siapapun yang tidak taat aturan hukum harus diganjar setimpal dengan perbuatanya. Jika orang itu secara pribadi melayani air minum dengan menggunakan pipa miliknya dari sumber mata air dan tanah pribadi, mungkin itu wajar bisa berupa sumur. Nah ini memiliki Ribuan pelanggan air minum secara pribadi yang belum juga memiliki ijin pemanfaatan air juga ijin badan hukum perusahaannya.

 

“Banyak kejanggalan disini dan tentu jumlah uang yang dikelola oknum itu sudah bisa ditaksir tiap bulan meraup untung ratusan juta rupiah. Kami minta kewenangan hukum dan pemerintahan hadir disini,ungkap siapa pelaku dan seret kepengadilan,” tegas A gani Di.

 

Sudah sangat jelas Dalam Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM. Peraturan ini, menjelaskan tentang kemungkinan kerja sama dengan swasta kalau PDAM tidak memiliki kemampuan untuk pengembangan, permen ini mengatur kerja sama dengan pihak swasta dengan syarat tertentu dan ketat.

 

Dalam pasal 4 ayat 7 Permen PUPR tersebut, swasta boleh membangun mulai dari air baku, produksi sampai distribusi utama. Namun untuk distribusi kepada masyarakat tetap dilakukan oleh BUMN atau BUMD. Apa yang telah dilakukan oleh PT Tirta Mutiara Makmur Jelas telah mengangkanginya.(Rie)

 

 

Editor: Tobing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.