Nurani 98 Ingatkan Jokowi Bahaya Praktik Dinasti Politik

KabarFaktual.com – Ahmad Wakil Kamal, aktivis Nurani 98 (Wadah para mantan aktivis 1998) dan pengacara di Mahkamah Konstitusi menegaskan berbahaya membiarkan anak dan menantu Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2020 bagi demokrasi di Indonesia. Itu merupakan praktik nepotisme yang lebih populer disebut oligarki politik dan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap struktur kekuasaan negara dalam memenangkan anak dan menantu Presiden Jokowi.

 

“Praktik dinasti politik ini merugikan kita. Seperti pencalonan putra mahkota Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming yang mencalonkan diri menjadi Walikota Solo dan menantunya Bobby Afif Nasution di pilkada Kota Medan adalah bentuk dinasti politik yang membahayakan demokrasi. Kenapa berbahaya, karena seorang kepala negara punya kekuatan yang luarbiasa memobilisasi seluruh kekuatan negara, mulai dari BIN, BUMN, polisi dan TNI untuk mobilisasi kemenangan putra mahkota sang presiden. Ini sangat berbahaya,” tegas Wakil Kamal yang menjadi pemohon dilakukannya pemilu serentak di Mahkamah Konstitusi pada 2014 lalu dan kini dilaksanakan oleh KPU RI dalam diskusi virtual NURANI 98 dengan tema 75 tahun Merdeka, Maju Keluargamu, Mundur Demokrasiku, di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

 

Wakil menjelaskan bahwa semangat gerakan reformasi di tahun 1998 adalah antinepotisme yang subur dilakukan oleh Presiden Soeharto di kala itu.

 

“Semangat antinepotisme adalah jiwa semangat perjuangan aktivis 98. Ketika praktik politik pada zaman otoriatarianisme. Harusnya praktik politik yang semakin dewasa saat ini justru dihadapkan dengan realitas menguatnya nepotisme. Praktik dinasti politik menjadi penyakit kanker demokrasi yang terus menggerogoti sistem politik kita, karena dinasti politik bertalian kuat dengan oligarki politik, praktik feodalisme dan praktik politik korupsi berjamaah. Dinasti politik telah melahirkan korupsi di lingkungan dinasti politik. Bisa kita lacak sejarah penegakan hukum oleh KPK,” kata Wakil Kamal.

 

Fenomena Gibran dan Bobby yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2020 dikatakan Wakil Kamal berbahaya dilandasi oleh pengalamannya sebagai pengacara dalam banyak kasus pilkada di MK.

 

“Pengalaman saya sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam kontestasi pilkada, praktik politik uang berkaitan erat dengan intimidasi politik. Mobilisasi struktur kekuasaan dan yang paling efektif adalah mobilisasi polisi. Money politik tidak akan jalan jika salahsatu calon kemudian didukung struktur kekuasaan yang punya komando terhadap polisi bisa menentukan terhadap politik uang dan lawan politik yang ditangkap dan yang tidak ditangkap. Ini sangat berbahaya,” ujar mantan Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia.

 

Wakil memberi contoh praktik mobilisasi polisi dalam memenangkan salahsatu kandidat di pilkada. “Kepala desa misalnya yang mendukung calon lain, langsung diintimidasi akan diperiksa mulai dari penggunaan ADD oleh polisi. Ini pengalaman saya dalam beracara di pilkada, mungkin daerah sekitar jakarta tidak terlalu berpengaruh dari struktur kepolisian ini tidak terlalu determinan, tapi di daerah sangat luar biasa pengaruhnya. Kita menolak praktik dinasti politik untuk menjaga demokrasi. Semoga Pak Jokowi mendengar ini. Masih ada waktu untuk menarik pencalonan anak dan menantunya di pilkada serentak 2020. Kita menunggu sikap kenegarawanan seorang Presiden Jokowi. Kami ingin menjaga marwah demokrasi kita. Penting kami sampaikan setidaknya mengingatkan bahaya bagi demokrasi kita,” tandasnya.

 

 

 

 

 

 

HS | Bing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.