kabarfaktual.com – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang tanpa kendali. Ia menilai AI canggih dapat menimbulkan risiko eksistensial bagi umat manusia apabila aspek keselamatan dan keamanan tidak segera diperkuat.
Turk menyampaikan peringatan tersebut pada Senin, 8 September 2026. Menurut keterangan kantornya, ia menyatakan sependapat dengan kekhawatiran sejumlah pelaku industri teknologi mengenai risiko yang mungkin ditimbulkan oleh AI canggih.
“Saya sependapat dengan kekhawatiran para pelaku industri bahwa AI canggih dapat menimbulkan risiko eksistensial bagi umat manusia. Saya menyerukan upaya habis-habisan untuk memastikan jaminan kuat atas keselamatan dan keamanan AI sebelum terlambat,” kata Turk.
Turk juga berencana mengirimkan surat kepada sejumlah perusahaan pengembang AI terkemuka. Surat tersebut akan berisi desakan agar perusahaan memperkuat jaminan keselamatan dan keamanan sebelum perkembangan teknologi AI bergerak ke tahap yang sulit dikendalikan.
Menurut Turk, kekhawatiran tersebut semakin penting karena saat ini kekuasaan atas pengembangan AI berada di tangan segelintir pihak. Kondisi itu, kata dia, membutuhkan koordinasi dan kesepakatan internasional agar perkembangan teknologi tidak mengabaikan keselamatan manusia.
“Setidaknya, kita membutuhkan negara-negara tempat AI dikembangkan dan negara-negara yang terlibat dalam rantai pasoknya untuk bersama-sama menyepakati batas-batas yang tidak boleh dilanggar,” ujarnya.
Peringatan PBB tersebut sejalan dengan perhatian Indonesia terhadap aspek etika dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah menilai kemajuan teknologi perlu diiringi dengan prinsip etika dan tanggung jawab agar inovasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menekankan pentingnya menjadikan etika sebagai bagian dari pengembangan teknologi masa depan. Menurutnya, kemajuan digital tidak semestinya hanya berorientasi pada efisiensi dan kemampuan teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial serta keamanan masyarakat dalam jangka panjang.
“Bangunlah negeri ini dengan ilmu, integritas, dan keberanian. Bagaimanapun tinggi ilmu yang kalian miliki, jika tidak disertai hati, semua itu tidak akan banyak berarti,” ucap Luhut.
Kekhawatiran mengenai dampak AI juga sebelumnya disampaikan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada Desember 2025. Penggunaan AI untuk kepentingan militer dinilai berpotensi memunculkan ancaman serius apabila tidak disertai aturan dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Perkembangan AI yang berlangsung cepat kini mendorong kebutuhan akan koordinasi global. Negara-negara pengembang teknologi, negara yang menjadi bagian dari rantai pasok, serta pemerintah di berbagai belahan dunia dituntut membangun aturan yang mampu mengantisipasi risiko tanpa menghambat manfaat inovasi.
Peringatan Turk sekaligus mempertegas bahwa keselamatan, keamanan, dan etika perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam perkembangan AI. Tanpa batasan yang jelas dan kerja sama internasional, kemajuan teknologi yang seharusnya memberikan manfaat bagi manusia justru berpotensi menghadirkan risiko baru bagi masa depan umat manusia.