Lebih jauh mengenai TPP, Ada beberapa kondisi ASN tidak dapat dibayarkan TPP-nya. Seperti ASN yang diangkat sebagai Pj Kades, ASN yang menjadi komisioner, tidak hadir selama 5 hari berturut-turut atau 11 hari akumulasi tidak hadir tanpa keterangan, “Itu semua TPP-nya langsung nol di sistem DANGKE,” jelasnya.

Pj Bupati mengatakan, implementasi DANGKE bagian dari tematik tata kelola pemerintahan yang ia jadikan program prioritas.

Indikatornya SAKIP, reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik yang relatif masih rendah berupaya ditingkatkan. “ini kita diagnosa bersama UNHAS dan salah satu hasilnya adalah implementasi aplikasi ini,” jelas H Baba.

Pj Bupati juga menyebut, besaran TPP setiap tahunnya akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal Pemda.

Pada acara ini juga dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Hal ini bentuk komtimen untuk menyukseskan peningkatan tata kelola pemerintahan.

TPP untuk ASN merupakan salah satu program masa pemerintahan Muslimin Bando-Asman, yang baru direalisasikan tahun ini karena Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada saat serah terima jabatan bupati beberapa waktu lalu, Muslimin Bando dan Asman menitip khusus kepada Pj Bupati agar merealisasikan TPP ini tahun ini.