Penertiban Tahap Kedua Jalur Puncak Ditunda, Kok Bisa!

Foto penertiban PKL jalur puncak beberapa waktu lalu

Kabupaten Bogor – KabarFaktual

Rencana tahap kedua penertiban pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Jalur Puncak yang dijadwalkan 18 September 2017 (hari ini-red), untuk pembongkaran 51 bangunan ilegal di Kampung Naringgul RT 1 RW 17, gagal direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

 

Hal tersebut akibat belum direlokasinya seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) Puncak yang telah ditertibkan pada tahap pertama. Pemerintah daerah dipastikan gagal melakukan eksekusi tahap kedua pada program yang dilakukan guna memuluskan rencana pelebaran beberapa titik ruas jalan di Jalur Puncak.

 

Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum (Tibum) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Ruslan mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan waktu untuk pelaksanaan penertiban tahap kedua Jalur Puncak. “Kami tidak melakukan penertiban tahapan kedua sesuai jadwal yang telah disepakati dalam rapat bersama beberapa instansi terkait. Belum dapat dipastikan kapan tahapan kedua tersebut dapat direalisasikan,” ujar Ruslan melalui sambungan teleponnya kepada wartawan, Minggu (17/9/17).

 

Ia berdalih, pihaknya belum dapat memastikan apakah belum direlokasinya seluruh PKL Puncak yang telah dieksekusi beberapa waktu lalu menjadi salah satu penyebab molornya penertiban tahap kedua tersebut. “Kalau masalah relokasi itu sudah diranah para pimpinan. Kami juga lagi fokus untuk Pondok Pesatren (Ponpes) yang di wilayah Tamansari,” katanya.

 

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) pada Setda Kabupaten Bogor, Rustandi menerangkan, pemerintah daerah telah mendapatkan beberapa alternative tempat penampungan PKL Puncak yang telah bertransformasi menjadi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

 

“Relokasi tahap pertama itu adalah kios yang telah siap ditempati sebanyak 20 di area restoran The Ranch Puncak. Bukan hanya itu ada juga lokasi seluas 2770 meter persegi di Taman Wisata Matahari (TWM) yang mampu menampung 120 kios siap bangun dan 50 kios yang sudah siap huni yang lokasinya sama. Jadi totalnya ada 190 kios yang sudah diupayakan pemerintah daerah untuk nasip para PKL Puncak yang telah diubah statusnya menjadi UKM, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no 125 tahun 2012,” kata Rustandi.

 

Ia menjelaskan, pihaknya memang belum dapat menyediakan tempat untuk secara keseluruhan para pedagang yang telah ditertibkan pasukan gabungan beberapa waktu lalu. “Iya memang tahap pertama itu ada 539 pedagang di pinggiran jalan mulai dari Gadog hingga Taman Safari yang telah ditertibakan, dan jumlah kios yang sudah dapat dipastikan itu tidak dapat mengakomodir secara keseluruhan terhadap jumlah keseluruhan pedagang tersebut. Pemerintah daerah lagi mencari tempat-tempat yang lain untuk menampung pedagang secara keseluruhan,” jelasnya.

 

Namun, lanjut Rustandi, para pelaku UKM tersebut tidak serta merta menempati kios tersebut secara cuma-cuma alias gratis. “Informasi selama ini pedagang berjualan di pinggiran jalan itu sewa, sehingga tidak mungkin kalau sekarang tidak sewa. Di TWM itu sewa RP 750 ribu perbulan, sedangkan di The Ranch itu system bagi hasil,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Tim Penataan dan Relokasi PKL Kabupaten Bogor, Dace Supriadi memaparkan, pemerintah daerah tidak akan menyediakan tempat relokasi untuk seluruh pedagang yang berada di sisi jalan Jalur Puncak. “Kami membuka pendaftaran untuk para pedagang yang mau menempati kios yang telah diusakan oleh pemerintah daerah. Hanya pedagang asli domisili Kabupaten Bogor yang akan kami data,” papar Dace. (Eff/Do)

 

 

Editor: Gung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.