Proyek Apartemen Bogor Haritage Disoal

KabarFaktual.com – Kegiatan pembangunan empat tower apartemen Bogor Heritage dan Ecopark yang dibangun oleh PT. Sejahtera Eka Graha (SEG) terus mendapat sorotan.

 

Kali ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar segera bertindak, menyetop proyek apartemen yang berlokasi di dekat danau yang merupakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Bogor Lakeside itu.

 

Ketua HMI Kota Bogor, Herdi Iskandar mengatakan, pemberhentian pembangunan harus dilakukan lantaran hingga kini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Hujan masih dalam tahap revisi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

 

Alasan bahwa, pembangunan itu harus dihentikan karena diduga melanggar aturan. “Bagaimana mungkin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa terbit, sedangkan RTRW masih direvisi,” ujar Herdi, Selasa (29/9/20).

 

HMI juga menduga bila RTRW yang kini sedang direvisi sebelumnya telah diarahkan sesuai dengan penerbitan IMB. “Jangan-jangan revisi Perda RTRW 2011 tersebut nantinya diarahkan sesuai dengan IMB yang sudah terbit,” ungkap Herdi.

 

Selain itu, HMI juga menyoroti mengenai polemik ruislag lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Bogor Lakeside, yang disewakan kepada Sekolah Bogor Raya (SBR) dengan lahan di kawasan Cilendek, Kecamatan Bogor Barat dan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal.

 

Dia berpendalat bahwa dalam ruislag SBR ada kejanggalan. Sekda mengatakan bahwa lahan itu disewa sejak 1983, padahal SBR sendiri berdiri tahun 1995. “Pembangunan Bogor Lakeside dimulai dari tahun 1994, jadi mana mungkin tahun 1983 itu sudah disewa oleh SBR,” jelas Herdi.

 

Kata dia, dalam permasalahan ruislag lahan SBR, Pemkot Bogor harus benar-benar menuntaskan semua permasalahan yang ada di wilayah kawasan Bogor Lakeside. “Yang jadi pertanyaan apakah ruislag SBR sudah sesuai aturan?,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Bogor, Dwi Arsywendo mengatakan, bahwa fasos fasum itu boleh di ruislag akan tetapi fungsinya harus sesuai.

 

Sebagai contoh, kata Dwi, tanah A di ruislag dengan B menurut aturan tanah B harus lebih luas dari tanah A, lalu fungsi atau peruntukkan nya harus sama seperti tanah A.

 

“Kalau fasos fasum yang awalnya berdiri sekolahan yah harusnya berdiri sekolahan lagi, jangan sampai dialihfungsikan menjadi yang lain,” ujar Dwi.

 

Menurut dia, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 55 PP nomor 27 Tahun 2014 itu pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) itu boleh dilakukan demi kepentingan umum.

 

“Tapi tetap jangan sampai mengalihfungsikan, karena itu tercantum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2011. Dan perlu di perhatikan bahwa secara hierarki perundang-undangan, Undang-undang itu aturan yg lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya.

 

Pria yang juga advokat Pada Kantor Law Office Arsywendo & Partner itu menegaskan, jika mengacu Pasal 162 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada ayat (1) disebutkan mereka yang melanggar bisa dipidana lima tahun dengan denda paling banyak Rp5 miliar.

 

“Dalam Pasal 146 ayat (2), pengurus badan hukum dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. “Dan itu juga berlaku apabila ada pelanggaran pengalihfungsian pada area danau yang akan dibangun area komersil,” tegas dia.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Firdaus mengatakan bahwa kawasan Bogor Raya atau dahulu bernama Bogor Lakeside akan menjadi kota mandiri.

 

Menurut dia, rencana tersebut sudah dituangkan dalam revisi RTRW yang saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah pusat. Hal itu lantaran kawasan yang tadinya merupakan zona pemukiman akan berubah menjadi zona mix use yang akan terdiri dari pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan.

 

Kendati demikian, Firdaus menyatakan, saat ini PT. SEG hanya membangun apartemen saja dan berdasarkan informasi yang diterima sudah ada empat tower apartemen yang pembangunannya sedang berjalan.

 

“Progres saat ini sudah 4 tower. Sebelum RTRW disahkan sebagai zona usaha, pusat perbelanjaan tak boleh dibangun,” ungkapnya.

 

Kata dia, PT. SEG pun menghibahkan tanah seluas 6 hektare untuk pusat pemerintahan. “Karena bentuknya hibah, kami ada komunikasi aktif dengan seluruh OPD bagaimana kita mendukung wacana pemindahan ini. Baik dari sisi anggaran, SDM bahkan dukungan investor yang akan mendukung,” tandasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.