Sidang Penggelapan Dana PT.JMC Oleh Terdakwa Fikri Salim, Temui Fakta Baru

KabarFaktual.com – Sidang lanjutan kasus penggelapan dan penipuan atas dana milyaran rupiah milik perusahaan PT. Jakarta Medica Center (JMC) atas terdakwa Fikri Salim Cs mengungkap fakta baru. Dari kesaksian mantan supir pribadi Fikri Salim (FS) yang bernama Heru, terungkap jika FS menggunakan dana perusahaan untuk bersenang-senang dengan beberapa wanita malam dan terdakwa Rina Yuliani. Tidak hanya itu, terungkap pula jika dalam pengurusan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) dan RKB Hotel di kawasan Puncak Bogor, dan Rumah Sakit (RS) di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, ada kesepakatan senilai Rp200 juta.

 

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Senin (4/1/2021) menghadirkan dua orang saksi, yakni Heru sebagai mantan supir pribadi terdakwa FS dan ASN Pemkab Bogor berinisial AB.

 

Heru dalam kesaksiannya mengatakan, FS gemar berperilaku amoral kepada beberapa wanita malam dan memiliki hubungan khusus dengan terdakwa lainnya yakni Rina Yuliana. Dalam kasus ini, Heru mengatakan jika perannya sebagai saksi yang menjadi kepanjangan tangan dari terdakwa untuk mengambil sejumlah uang di Klinik Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pengambilan dana tersebut, nilainya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga mencapai ratusan juta rupiah.

 

Heru menyebut, untuk pengambilan dana ke Klinik Sudirman itu dilakukan atas permintaan Fikri Salim. Dirinya, ujar Heru, sudah mengambil sebanyak 6 kali dengan nominal mencapai Rp900 jutaan. Hal itu dilakukan atas permintaan terdakwa Fikri Salim yang digunakan untuk keperluan pribadinya.

 

“Ini saya ada bukti-bukti tanda terima pengambilan uang di klinik Sudirman Air Mancur, Kota Bogor yang totalnya mencapai Rp900 jutaan. Setahu saya, uangnya digunakan untuk keperluan pribadi pak Kiki,” ujar Heru dalam kesaksiannya di ruang sidang Kusuma Atmadja PN Cibinong, Senin (04/01/2020).

 

Lebih lanjut Heru mengatakan, dari total dana yang diambil dirinya atas permintaan terdakwa itu peruntukkannya untuk keperluan pribadi Fikri Salim. Karena, kata dia, selain terdakwa kerap kali bersenang-senang menggunakan dana untuk mengunjungi tempat hiburan malam (THM), juga memiliki hubungan asmara dengan Rina Yuliana yang didakwa menerima uang sebesar Rp 125 juta rupiah.

 

“Namun untuk dana sebesar Rp125 juta setengahnya pernah dikasihkan kepada ibu Rina yang diberikan saat di rumah milik Dokter Luki selaku owner PT. JMC di kawasan Sentul City, Bogor, dengan keperluan ngurus ijin ruko di Cisarua Puncak Bogor,” ucapnya.

 

Selain itu, ungkap Heru, jika dirinya kerap kali melihat terdakwa membawa perempuan lainnya hanya untuk memuaskan hasrat birahinya. “Beberapa kali pernah saya diajak juga oleh pak Fikri untuk membawa perempuan ke Sentul City, yaitu di kediaman dokter Lucki, pak Hakim,” paparnya.

 

Sementara itu, saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan yakni AB (40), mengaku jika dirinya mengenal Rina Yuliana maupun Fikri Salim sejak beberapa tahun silam. Ia mengatakan, kaitan dirinya terseret dalam kasus ini dalam persoalan perijinan saat ia menjabat sebagai pelaksana di DPKPP.

 

AB melanjutkan, kala itu Fikri Salim pernah datang ke kantornya dengan ditemani Diki, yang juga berstatus ASN di Pemkab Bogor. “Kenal Fikri dari Diki melalui komunitas Jeep, waktu itu dibawa oleh Diki pak hakim,” kata AB.

 

Ia menerangkan, jika terdakwa Fikri Salim yang datang kepada dirinya itu dalam konteks permohonan bantuan pengurusan ijin pengesehan dokumen rencana teknis (PDRT) dan RKB Hotel di kawasan Puncak Bogor serta Rumah Sakit di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

 

“Saat datang Diki mengeluh bahwa kawannya yang dibawa itu hendak membuat PDRT dan RKB diminta Rp 1 miliar rupiah. Sementara kemampuan Fikri hanya Rp200 juta. Atas dasar itu, Diki dan Fikri meminta bantuan saya, karena memang saya juga masih bertugas di Dinas PKPP Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

 

AB mengatakan, usai pertemuan itu pihaknya langsung menemui Faisal, yang merupakan pelaksana di Dinas PKPP. Dalam pertemuan bersama Faisal itu, akhirnya menemukan solusi untuk membantu sang rekanan tersebut. “Setelah saya menemui Faisal, dan menceritakan semuanya. Faisal itu menyanggupi dengan pembuatan PDRT dan RKB atas pemohon PT. Jakarta Medica Center melalui Fikri Salim diangka Rp200 juta,” bebernya.

 

AB juga merinci, dari total kesepakatan Rp200 juta itu, dimana pemberian secara tunai senilai Rp95 juta diterima Faisal yang disaksikannya dirinya di halaman Parkir Dinas PKPP Kabupaten Bogor sekitar bulan Mei hingga Juli tahun 2018 silam. “Lalu Rp5 jutanya ditransfer oleh pihak Fikri Salim ke rekening Faisal. Dan sisanya sebesar Rp100 juta langsung diberikan secara tunai kepada Faisal saat di kawasan Mall Cibinong Square,” jelasnya.

 

Menurut AB, selepas pertemuan tersebut, ia yang ditemani Faisal meminta bantuan Iryanto, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas PKPP tersebut. “Untuk membantu pengurusan, saya meminta bantuan kepada pak Iryanto yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid KWP di dinas PKPP,” tutupnya.

 

Diketahui, Fikri Salim didakwa melakukan penggelapan sekaligus pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Motifnya dia melakukan klaim bon dan kwintansi palsu melalui Syamsudin yang menjadi direktur keuangan di PT Jakarta Medika.

 

Dana hasil kejahatan itu ditranfers ke rekening Syamsudin sebesar Rp165 juta, ke rekening Zainudin sebesar Rp50 juta dan ke rekening Rina Yuliana Rp361 juta. Total dana yang digelapkan terdakwa Fikri Salim mencapai Rp 577 juta.

 

“Terjadi penggelapan uang dalam jabatan sebesar Rp 577 juta bersama sama saksi Rina, Saksi Soni Priadi dibantu oleh saksi Syamsudin bersama saksi Junaidi, itu uang PT Jakarta Medika,” ujar JPU Anita.

 

Kasus penggelapan ini menurut JPU Anita terjadi pada tahun 2019 saat PT Jakarta Medika merencanakan pembangunan rumah sakit di Cisarua Kabupaten Bogor. Saat itu terdakwa menaikkan harga barang keperluan untuk pembangunan gedung tersebut. Selain itu, pengurusan izin yang sebelumnya untuk keperluan izin rumah sakit belakangan berubah menjadi izin hotel. Akibatnya rencana pembangunan rumah sakit menjadi terbengkalai. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.