kabarfaktual.com – Pemerintah Thailand tengah menyiapkan langkah strategis untuk merombak struktur pajak cukai kendaraan bermotor di negaranya. Kebijakan ini diambil sebagai respons langsung terhadap upaya Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang membujuk Toyota untuk memindahkan basis produksinya dari Thailand ke Indonesia.
Langkah ini menjadi krusial bagi industri otomotif di kawasan Asia Tenggara karena mencerminkan persaingan ketat antara kedua negara dalam memperebutkan investasi manufaktur otomotif global. Perubahan kebijakan pajak ini bertujuan untuk menjaga agar produsen mobil tetap mempertahankan fasilitas produksinya di Thailand dan tidak beralih ke negara tetangga.
Skema Pajak Baru Thailand
Dalam rencana restrukturisasi tersebut, pemerintah Thailand akan memberikan tarif pajak yang lebih rendah bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Sebaliknya, kendaraan impor utuh atau completely built-up (CBU) dari perusahaan yang tidak memiliki investasi manufaktur di Thailand akan dikenakan biaya pajak yang jauh lebih tinggi.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, telah menginstruksikan jajaran pejabat senior untuk merampungkan struktur pajak baru tersebut. Pemerintah Thailand menargetkan aturan ini dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 dan mulai diberlakukan sebelum akhir tahun ini.
Upaya Indonesia Menarik Investasi
Upaya Indonesia untuk menarik Toyota didasari oleh tawaran insentif dan pemenuhan berbagai persyaratan yang diminta oleh produsen otomotif asal Jepang tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara aktif melakukan pendekatan agar Toyota bersedia memindahkan pabriknya ke Indonesia, yang dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi kendaraan di Asia Tenggara.
Ekniti Nitithanprapas mengakui bahwa terdapat kekhawatiran nyata di kalangan produsen mobil yang beroperasi di Thailand. Disparitas pajak yang ada saat ini dinilai dapat mendorong manufaktur untuk memindahkan produksi mereka ke negara lain jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang lebih kompetitif.