Upah Minimum Provinsi Jabar Tahun 2021 Diumumkan

Foto Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil

 

KabarFaktual.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.

 

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561 / Kep.722-Yanbangsos / 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

 

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10/20).

 

“Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus mengumumkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban itu harus dilaksanakan,” kata Rachmat.

 

Rachmat mengatakan keputusan, penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor M / ll / HK.04 / X / 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51 / X / Depeprov perihal Rekomendasi UMP Jabar 2021.

 

“Aturan penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL),” ucapnya.

 

“Aturan penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS,” imbuhnya.

 

Akan tetapi, kata Rachmat, hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL.

 

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP itu dilandasi UMP tahun berjalan dikalikan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

 

“Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, inflasi data akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada 4 November,” katanya.

 

Rachmat menyatakan, jika pajak pada inflasi dan pertumbuhan laju ekonomi triwulan II 2020, maka UMP Jabar dipastikan akan menurun. Oleh karena itu, pihaknya mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja Nomor M / ll / HK.04 / X / 2020.

 

“Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun,” ucapnya.

 

“Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menentukan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya,” tambahnya.

 

Rachmat juga menyatakan, dengan penetapan itu, maka upah minimum kabupaten / kota di Provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP Jabar tahun 2021.

 

“Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota, kabupaten / kota yang menentukan waktu terakhir (menetapkan minimum) pada tanggal 21 November,” katanya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.