Mencuat!!! Pihak SMAN 3 Kota Jambi Diduga Lakukan Pungli Pada PPDB Lalu

Foto SMA N 3 Jambi

JAMBI, (KF) – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017/2018 tingkat SMA/SMK di kota Jambi kembali mencuat. Seperti yang terjadi di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 3 kota Jambi, beberapa orang tua wali murid pada saat ingin mendaftarkan anaknya di jalur lingkungan sempat dimintai uang Rp.10jt  oleh oknum pihak sekolah. Sehingga membuat orang tua murid tidak mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah tersebut.

 

Menurut Herman salah satu orangtua murid yang anaknya tidak jadi mendaftar di SMA Negeri 3 mengatakan, pihak sekolah dinilai tidak fair dalam penerimaan PPDB di jalur lingkungan atau diluar jalur online karena keluarganya sempat dimintai uang Rp.10jt oleh oknum pihak sekolah pada saat ingin mendaftarkan anaknya ke SMA N 3 kota Jambi.

 

” SMA N 3 kota Jambi tidak fair dalam PPDB jalur lingkungan. Kenapa?, karena keluarga saya dimintai uang Rp.10jt saat mendaftar disana (SMAN 3.red). Padahal kita harusnya bisa masuk melalui jalur lingkungan,” terang Herman kepada KabarFaktual.com, Rabu (30/8/17).

 

Menyangkut kisruh PPDB tersebut, kepala sekolah SMA N 3 kota Jambi, Casroni M.Pd saat hendak dikonfirmasi ke sekolah sedang tidak ada di tempat. pada saat dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak memberikan tanggapan.

 

Sementara pihak diknas propinsi Jambi saat dikonfirmasi adanya dugaan potensi pungli yang terjadi saat PPDB jalur lingkungan di SMA N 3 kota Jambi, H. Mukti Kabid SMA menyampaikan, Sampai hari ini belum mendapat informasi terkait masalah PPDB dimaksud. Namun menurutnya pihak Diknas akan segera turunkan Tim untuk mengecek kebenarannya.

 

” Maaf, mengenai adanya informasi dugaan terjadi pungli jalur lingkungan PPDB di SMA N 3 kami belum mengetahuinya. Untuk itu, kami akan segera turunkan tim untuk cek kebenarannya terlebih dahulu,” kata H. Mukti.

 

Terpisah, Nurhadi SH, ketua LSM Hanura

Provinsi Jambi, dirinya mendesak agar kepala daerah membentuk tim khusus untuk membongkar paraktek pungli yang saat ini diduga marak terjadi disekolah. ” Saya minta kepala daerah melalui diknas, untuk segera membentuk tim khusus membongkar kasus pungli yang marak terjadi disekolah,” ujarnya.

 

Nurhadi SH, Menambahkan kisruh PPDB terindikasi tindak korupsi, karena ini ada berbicara soal uang dan bukan lagi tolong menolong. Sekarang, jika terbukti ada orangtua anaknya masuk sekolah harus membayar berarti ini sudah mengarah ke korupsi besar-besaran. Kepala daerah ataupun gubernur Jambi harus bertindak tegas. ” Kalau masuk sekolah saja sudah harus bayar ke pihak sekolah, ini sama saja namanya korupsi atau suap. Makanya dalam hal ini saya minta agar Diknas ataupun walikota bahkan gubernur Jambi sekalipun untuk berani bertindak kepada oknum pihak sekolah yang terbukti lakukan pungli, bila perlu dipecat saja oknumnya,” tegas Nurhadi. (ARP)

 

 

Editor: Tobing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.