JAKARTA- Batalnya deklarasi Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres pada 10 November lalu merupakan gambaran dari kedunguan Partai yang tak mau protes adanya 20% presidential threshold.
Hal ini diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung. Kata dungu yang kerap dilontarkan Rocky Gerung terucap saat mengkritik batalnya deklarasi koalisi pengusung Anies.
Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) itu menilai gagalnya deklarasi pengusung Anies terkait transaksi partai. Tiga partai yang diketahui dalam wacana Koalisi Perubahan adalah Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
“Itu bedanya, kalau relawan nggak mungkin gagal kan (deklarasi). Kalau partai pasti ada transaksi,” kata Rocky Gerung.
Menurut Rocky, gagalnya deklarasi koalisi pengusung Anies juga menjadi dampak panjang dari parpol yang tidak memprotes soal presidential threshold (PT) atau ambang batas pencapresan sebesar 20%.
“Karena namanya koalisi itu transaksi yang panjang dan itu kedunguan dari partai-partai yang nggak mau protes 0% (PT),” jelasnya.
“Kalau tetep 20% akibatnya begitu kan? Jadi semua akibat dari sistem elektoral yang dipasang 20 persen, yang saya perjuangkan nol persen,” sambungnya.
Rocky menyebut seandainya PT tidak 20% dan menjadi 0%, sudah pasti Koalisi Perubahan melakukan deklarasi pada 10 November. “Kalau PT-nya nol persen, nggak akan ada penundaan kayak tadi. Ya, Anies bisa berdiri sendiri aja, kalau hitungan bukan 20 persen,” katanya.
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menilai seharusnya Anies tidak perlu menunggu keputusan partai soal cawapres. Kalau Anies sudah memiliki nama yang dirasa cocok, harusnya Anies berani mengungkapnya.
“Padahal Aniesnya kan santai saja, kenapa mesti nunggu koalisi kan. NasDem bilang sebagai pemimpin koalisi, kami serahkan kepada Anies cawapresnya. Mestinya Anies yang pilih, bukan hasil koalisi kan?” kata Rocky Gerung.(SW)
