Hendro menyebut perlu dilakukan sosialisasi lebih panjang mengenai aturan ini. Sebab, kata dia, aturan ini baru bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kemudian, berdasarkan hasil peninjauan kembali diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” ujarnya.

Hendro berharap terkait waktu penyesuaian tarif di aplikasi, maka aplikator juga dapat segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan bagi penumpang, termasuk menjamin keselamatan penumpang.

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta agar kenaikan tarif ojek online dibatalkan. Irwan mengatakan masalah ojek online (ojol) bukan pada kenaikan tarif, melainkan payung hukum yang mengaturnya.

“Sebaiknya kebijakan itu dibatalkan dulu. Didiskusikan dulu dengan banyak pihak yang terdampak dan bisa dirapatkan dulu di Komisi V DPR RI. Ada apa kok Kemenhub ini serba-naikin tarif? Kemarin juga setuju maskapai menaikkan tiket dari tarif batas atas,” kata Irwan kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).