HUT TNI ke-78, Ketua MPR Ingatkan Netralitas TNI di Tahun Politik

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang genap memasuki usia ke-78 tahun. Ia pun mengingatkan agar setiap personel TNI tetap mempertahankan dan menjalankan netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

“TNI adalah anak kandung rakyat sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, yang harus memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak. Karenanya TNI jangan di-downgrade menjadi alat politik untuk mengejar kekuasaan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Hal itu diucapkannya usai menghadiri upacara Parade dan Defile dalam rangka Peringatan HUT ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta. Bamsoet menjelaskan atas berbagai peran dan kontribusi TNI terhadap bangsa dan negara, tidak heran jika rakyat memberikan apresiasi tinggi.

Terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada Februari 2023, yang menunjukkan 86,5 persen responden menyatakan citra baik. Tingginya apresiasi rakyat tidak boleh membuat Tentara Nasional Indonesia cepat berpuas diri. Melainkan harus menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kemampuannya.

Baca Juga:   Wapres Berkantor di Papua, TNI Diminta Siaga

“Mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dan negara ke depannya semakin kompleks. Khususnya dalam menghadapi potensi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan Informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare. Karenanya sangat penting bagi TNI untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Bahkan jika perlu juga membentuk angkatan ke-IV, Angkatan Siber, melengkapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, TNI juga perlu didukung anggaran yang proporsional. Mengingat hingga saat ini, anggaran pertahanan Indonesia masih yang terkecil di ASEAN.

Pada tahun 2023 lalu misalnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan sekitar Rp 134,32 triliun. Walaupun terbesar diantara Kementerian lain, namun angka tersebut hanya sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Idealnya, berbagai negara besar dunia menganggarkan anggaran pertahanan sekitar 2 persen dari PDB. Di ASEAN saja, Singapura menganggarkan sekitar 3 persen dari PDB, dan Vietnam sekitar 2,3 persen dari PDB. Karena anggaran pertahanan yang masih jauh dari ideal, tak heran jika modernisasi Alutsista hingga kesejahteraan dan pembinaan prajurit TNI belum dapat berjalan maksimal,” pungkas Bamsoet.(SW)