Sebelumnya, Dana Moneter Internasional itu meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel. Permintaan itu tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

Direktur eksekutif IMF menyadari bahwa Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi pada berbagai komoditas mentah seperti nikel. Kebijakan ini untuk menciptakan nilai tambah pada komoditas ekspor.

Para direktur IMF mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain.

Seperti diketahui, bukan hanya IMF yang meminta Pemerintah Indonesia menghapus larangan ekspor bijih nikel atau nikel mentah. Uni Eropa juga telah mengajukan dan memenangkan gugatan terhadap kebijakan Indonesia di Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO).

Keputusan WTO bukan cuma-cuma rekomendasi pencabutan larangan ekspor nikel, tetapi juga keputusan dari WTO mengenai nikel. Atas keputusan WTO tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengajukan banding.(SW)