kabarfaktual.com — Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai Rabu (1/4/2026). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan WFH berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 6,2 triliun. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat menekan konsumsi energi di tengah tekanan konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Airlangga.

Meski demikian, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi penurunan produktivitas ASN yang dapat berdampak pada pelayanan publik. Pemerintah pun menyatakan akan melakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan guna menilai efektivitas kebijakan tersebut.

Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret, Sunny Ummul Firdaus, menilai bahwa WFH tidak serta-merta menurunkan produktivitas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada desain implementasi, pengawasan, dan kesiapan sistem digital.

“Tidak secara otomatis menurunkan produktivitas, tetapi berpotensi menurun jika desain implementasinya tidak tepat,” ujarnya.

Sunny menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia juga mengingatkan bahwa kualitas implementasi akan sangat menentukan dampak kebijakan bagi masyarakat.

“Jika didukung sistem digital dan pengawasan yang baik, kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi layanan. Namun jika tidak, justru berpotensi memperlambat pelayanan dan memperlebar kesenjangan akses,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS, Agus Riwanto. Ia menilai pengawasan ketat menjadi kunci untuk menjaga produktivitas ASN selama menjalankan WFH.

Menurut Agus, tanpa pengawasan yang memadai, ASN berpotensi tidak optimal dalam bekerja karena melakukan aktivitas di luar kedinasan. Sebaliknya, jika diterapkan dengan baik, WFH justru dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kerja.

“Pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan adanya WFH asalkan ASN memiliki akses ke sistem internet dan teknologi informasi yang memadai serta saluran komunikasi yang efektif,” jelasnya.

Agus juga menekankan bahwa kebijakan WFH perlu disertai dengan peningkatan disiplin, motivasi, serta penyediaan fasilitas pendukung. Ia menyarankan adanya klasifikasi ASN dalam penerapan kebijakan, yakni ASN yang tetap bekerja di kantor (work from office/WFO), ASN dengan sistem hybrid, dan ASN yang dapat sepenuhnya bekerja dari rumah.

“WFH ASN bukanlah solusi instan, melainkan strategi yang memerlukan perencanaan dan implementasi yang matang untuk mencapai hasil yang optimal,” tegasnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, keberhasilan kebijakan WFH ASN dinilai akan sangat bergantung pada kesiapan sistem, pengawasan, serta komitmen aparatur dalam menjaga kualitas pelayanan publik.