JAKARTA – Tiga BUMN Indonesia dituding memasok senjata ke junta militer Myanmar yang dianggap melakukan pelanggaran HAM. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku belum mendengar kabar tersebut.

“Belum dengar saya soal itu,” kata Kartika di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023). “Saya terus terang nggak tahu, belum dapat informasinya,” lanjutnya.

Kartika belum bisa menjelaskan soal tindak lanjut dari Kementerian BUMN terkait kabar itu. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terlebih dulu. “Saya nggak tahu, terus terang, saya akan periksa dulu nanti,” ujarnya.

Informasi ini berawal dari kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari The Chin Human Right Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Marzuki Darusman dari Indonesia yang merupakan mantan Jaksa Agung RI dan mantan Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Pelanggaran HAM di Myanmar.

Pada siaran pers tanggal 2 Oktober 2023 yang disiarkan lewat akun X @ChinHumanRights, mereka menyatakan pembuat senjata dari Indonesia dituding menjual secara ilegal produknya ke otoritas Myanmar. Mereka menuntut adanya investigasi terhadap hal ini.