JAKARTA – Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp 1 triliun ke politikus. Rasio menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK.
“Ya mungkin bisa tanyakan ke PPATK ya. Kami juga terus bekerja sama dengan PPATK,” ujar Rasio kepada wartawan di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).
Rasio akan terus bekerja sama dengan PPATK. Rasio menyebut pihaknya sudah membentuk tim gabungan antara KLHK dengan PPATK untuk mendalami tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.
“Tadi kami sampaikan juga termasuk tadi di dalamnya kita membentuk tim gabungan KLHK dengan PPATK berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk lingkungan hidup dan kehutanan,” ungkap Rasio.
“Kami sudah membuat SK dan tim khusus berkaitan dengan PPATK,” sambungnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkap aliran duit dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp 1 triliun di satu kasus. PPATK menyebut salah satunya duit mengalir ke anggota partai politik.
Pernyataan itu mulanya disampaikan Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam Rapat Koordinasi bertema Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Pemilu Pilkada Bersih 2024. Ia menyebut informasi itu merupakan fakta temuannya di lapangan.
“Memang fakta lapangan… terkait GFC ini. Ada yang mencapai 1 triliun rupiah satu kasus. Dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik,” kata Danang Tri Hartono di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).
Danang mencurigai aliran dana itu sendiri nantinya bakal digunakan dalam pemilu serentak 2024. Ia menyebut adanya pihak lain yang ikut dalam kejahatan ini.
“Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024 itu sudah terjadi. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan GFC, karena dia bukan kejahatan yang independen,” tegas Danang.(SW)