kabarfaktual.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dimutasi dari jabatannya dan kini dialihkan menjadi anggota Komisi I DPR. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim.

“Rotasi rutin,” kata Hermawi saat dikonfirmasi media pada Jumat (29/8/2025).

Hermawi menepis anggapan bahwa Sahroni dicopot dari posisinya. Ia menegaskan bahwa perpindahan tersebut merupakan bagian dari penyegaran internal partai.

“Tidak ada pencopotan. Ini hanya langkah penyegaran saja,” ujar Hermawi.

Mutasi Ahmad Sahroni ini tak lepas dari sorotan publik, terutama karena terjadi tidak lama setelah pernyataan kontroversialnya terkait desakan pembubaran DPR.

Ketika ditanya apakah rotasi ini berkaitan dengan ucapan Sahroni yang belakangan menuai kritik, Hermawi kembali menegaskan bahwa rotasi ini murni bagian dari mekanisme internal partai.

“Rotasi biasa saja, tidak ada hubungannya dengan itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni menjadi sorotan setelah menanggapi desakan publik yang menyerukan pembubaran DPR RI. Seruan itu muncul seiring dengan viralnya rincian penghasilan anggota DPR yang mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan, di tengah sorotan terhadap kinerja wakil rakyat.

Merespons hal tersebut dalam kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025), Sahroni mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik. Ia menyebut bahwa orang yang menyerukan pembubaran DPR memiliki “mental tertolol sedunia”.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia,” ujar Sahroni kala itu.

Pernyataannya segera memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama di media sosial.

Merespons kritik, Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa ucapannya tidak ditujukan kepada masyarakat umum, melainkan kepada cara berpikir tertentu yang menurutnya keliru dalam menilai kinerja DPR hanya berdasarkan isu gaji dan tunjangan.

“Gue nggak menyebut masyarakat tolol. Yang gue maksud adalah cara berpikir yang langsung minta bubarin DPR tanpa memahami konteks tunjangan dan penghasilan kami,” kata Sahroni saat dihubungi media pada Selasa (26/8/2025).

Ia menilai bahwa kritik terhadap DPR sah-sah saja, namun harus disampaikan dengan sopan dan berdasarkan informasi yang benar.

“Kalau cuma karena isu gaji lalu minta DPR dibubarkan, menurut gue itu enggak masuk akal. Harus ada penjelasan lengkap soal tunjangan, fungsi, dan struktur DPR,” imbuhnya.