kabarfaktual.com – Program-program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tunjangan guru, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) menghadapi ancaman ketidakoptimalan pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pengurangan signifikan dalam anggaran pendidikan di RAPBN 2025.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada Kamis (29/8/2024). Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud Ristek mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 83,19 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 15,7 triliun dari anggaran tahun 2024.
“Pengurangan anggaran ini menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembiayaan program-program wajib dan prioritas kami,” kata Nadiem dalam keterangan yang disiarkan oleh akun YouTube Tv Parlemen, Jumat (30/8/2024). Meskipun anggaran pendidikan secara keseluruhan meningkat dari Rp 665 triliun di 2024 menjadi Rp 722 triliun di 2025, penurunan anggaran untuk Kemendikbud Ristek mengakibatkan alokasi yang tidak memadai untuk beberapa program vital. “Pagu anggaran Kemendikbud turun sekitar Rp 15,7 triliun, yang merupakan proporsi cukup besar,” tambah Nadiem.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pendidik dan akademisi mengenai dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak yang menilai bahwa penurunan anggaran ini dapat memperburuk kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sudah mengalami kekurangan fasilitas dan sumber daya. Nadiem Makarim menekankan perlunya dialog lebih lanjut dengan DPR untuk mencari solusi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan efektif meski dengan anggaran yang terbatas.
Selain itu, penurunan anggaran ini juga dapat mempengaruhi keberlangsungan berbagai program inovasi dan riset yang krusial bagi pengembangan pendidikan dan teknologi di masa depan. Dengan anggaran yang lebih kecil, Kemendikbud Ristek harus membuat keputusan sulit tentang prioritas pengeluaran dan mencari cara-cara alternatif untuk memastikan bahwa program-program penting tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan.