JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen. BPK juga melaporkan adanya ruang perbaikan yang perlu ditindak lanjuti oleh berbagai kementerian dan daerah.

Hal ini disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) 2023, di Kantor BPKP, Rabu (14/6/2023).

Acara ini diketahui dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pada kesempatan tersebut, Yusuf Ateh mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Ia mengatakan pihaknya mendapati adanya program yang belum optimal diselesaikan.

“Untuk dapat menyelesaikan mandat pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan baik, kami mendapati berbagai ruang perbaikan yang perlu segera ditindak lanjuti oleh berbagai kementerian daerah, kami mendapati berbagai pengawasan program yang masih belum optimal penyelesaiannya,” kata Yusuf Ateh dalam sambutannya.