Disiapkan Bakal Jadi Rempang Eco City, Warga Menolak Direlokasi

JAKARTA – Disiapkan Bakal Jadi Rempang Eco City, Warga Pulau Rampang Menolak Direlokasi. Terjadilah kerusuhan Rampang pada 7 dan 11 September 2023 lalu.

Presiden Jokowi mengatakan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. “Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.

Ribuan warga yang berada di Kampung Tua pun tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang. Masyarakat Melayu mengaku keluarganya sudah ratusan tahun menempati daerah tersebut dan menolak dipindahkan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kerusuhan terjadi di Pulau Rempang pada 7 September 2023 sebagai akibat dari rencana pengosongan lahan untuk dijadikan wilayah Rempang Eco City. Massa menolak rencana tersebut dan memblokir jalan ke wilayah mereka.

Pada 11 September 2023, masyarakat berunjuk rasa di depan BP Batam, atau Kantor Badan Pengusahaan, dan terjadi kerusuhan lagi.

Ternyata Presiden Joko Widodo pernah membahas masalah sertifikat tanah kepada masyarakat Kampung Tua saat dirinya masih berstatus capres.

4 tahun lalu pada Pilpres 2019, Jokowi pernah mengumbar janji akan memberikan sertifikat tanah bagi masyarakat Kampung Tua. Kini janji tinggal janji dan mereka menghadapi pengusiran aparat alat negara.

Baca Juga:   Komisi I Turun Lapangan, Tindaklanjut Aspirasi Warga Soal Pengembangan Perumahan

Selain itu, Rohimah, perwakilan warga Pulau Rempang, menyatakan bahwa komunikasi yang buruk terjadi karena BP Batam menolak untuk mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. “Mereka hanya dengan ego mereka mengatakan untuk investasi. Mereka anggap kami tidak ada,” katanya pada Jumat, 15 September 2023.

Rohimah menuturkan, masyarakat Pulau Rempang tidak menolak investasi. Dia justru mengaku bangga ketika ada investor yang masuk Rempang.

“Silakan investasi, tapi jangan ganggu kami. Jangan relokasi 16 kampung tua kami,” ucap Rohimah. Hal itu yang ingin ia sampaikan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi janjinya mengunjungi Pulau Rempang.

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan semata-mata karena masalah komunikasi. Namun, sudah termasuk community displacement atau pemindahan komunitas karena bakal merelokasi 16 kampung.

“Jadi, ada oversimplikasi (penyederhanaan berlebihan) di tingkat pemerintah karena menganggap ganti rugi bisa menyelesaikan masalah,” kata Bhima, Jumat, 15 September 2023.

Bhima mengatakan perkara relokasi di Pulau Rempang bukan perkara sederhana. Ada mata pencaharian, budaya, dan ruang hidup masyarakat yang terancam. Jadi, menurutnya relokasi bukan hal yang sederhana hanya pemindahan orang

Hal senada juga disampaikan oleh peneliti Sajogyo Institute, Eko Cahyono, yang menganggap pernyataan itu terlalu menyederhanakan masalah. Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah bersimpati terlebih dahulu.

Baca Juga:   Kementan Siapkan Tenaga Medis Terlatih Khusus Tangani PMK

Dia melanjutkan, jika memang Jokowi mengatakan salah komunikasi, seharusnya diselesaikan dahulu kesalahan komunikasi tersebut. “Ini tidak, salah komunikasi, tetapi tanggal 28 harus dikosongkan, kalau salah komunikasi, selesaikan dulu,” ujar Eko pada Kamis, 14 September 2023.

Dia menyebutkan yang membuat masalah terjadi adalah kalimat percepatan pembangunan yang terjadi di setiap proyek pembangunan.

“Seperti di IKN, kalau mau pindah pelan-pelan, beri cukup waktu untuk musyawarah,” katanya.

Namun, Eko menyatakan bahwa jika targetnya adalah percepatan pembangunan, maka semua akan rusak. Dia mempertanyakan apa yang mendorong percepatan tersebut. Eko menyatakan bahwa mungkin ada transaksi politik, kepentingan target pemilu, hutang politik, dan tujuan pencitraan politik.(SW)