BAUBAU, — Ketua umum HMI MPO Cabang Baubau, Rusdin Hamzah, menuntut penyelesaian segera atas keterlambatan pembayaran upah proyek pembangunan jalan poros Batuatas Liwu, yang telah melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Proyek yang dimulai pada tahun 2022 tersebut hingga kini belum menyelesaikan pembayaran harian dan biaya material.
Rusdin menyatakan, “Jika problematika upah ini tidak segera diselesaikan, kami dari HMI MPO tidak akan segan mengambil jalur hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.” Menurutnya, hal ini adalah hak dasar pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jelas menyebutkan tentang sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan kewajiban pembayaran upah.
Lebih lanjut, Rusdin mendesak DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk memanggil pihak perusahaan terkait dan menuntut penyelesaian pembayaran yang adil. “Kami mengharapkan DPRD tidak bermain-main dalam menangani masalah yang sangat berdampak pada kemanusiaan dan kebangsaan ini,” tegasnya.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebuah prinsip yang ditegaskan kembali oleh Rusdin dalam pernyataannya.
Dengan mendesak penyelesaian masalah ini, Ketua umum HMI MPO Cabang Baubau berharap keadilan bisa segera terwujud bagi para pekerja di proyek jalan poros Batuatas Liwu.
Sementara itu, wakil dari perusahaan pelaksana proyek belum memberikan komentar resmi mengenai tuntutan pembayaran ini. Keterlambatan ini, yang kini mencapai lebih dari setahun, telah menjadi sorotan serius bagi pemerintah lokal dan masyarakat sipil, yang mendesak transparansi dan kecepatan dalam penyelesaian masalah.
