JAKARTA – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden hingga menteri boleh memihak dan ikut kampanye. Mardani menilai pernyataan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran ingin satu putaran.
“Ada yang panik mau satu putaran, sehingga ada yang mau turun kampanye bahkan berkoar-koar,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Mardani menuturkan dalam undang-undang memang tidak ada larangan presiden hingga menteri berkampanye. Namun, Mardani mengingatkan presiden dan menteri wajib cuti jika kampanye.
“Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh tapi harus cuti dan transparan,” ujarnya.
Juru Bicara Timnas AMIN ini menduga ungkapan Jokowi itu menandakan ingin pemilu 1 putaran. Mardani lantas mengajak semua pihak untuk mengawasi pemilu.
“Tapi kayanya memang ada yang ngebet satu putaran, ayo kita awasi biar pemilu luber dan jurdil,” imbuh dia.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024). Jokowi bicara presiden boleh kampanye dan memihak saat ditanya soal menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh,” tambahnya.(SW)
