JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menduga polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) muncul karena adanya pemangkasan anggaran. Pemprov DKI menepis anggapan tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata awalnya menjelaskan yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah memperbaiki database penerima bantuan sosial (bansos), termasuk penerima KJMU sesuai arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Upaya tersebut dilakukan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia lantas membantah jika anggaran bansos dipotong.

“Kan teman-teman yang membayar pajak di DKI nggak mau duitnya tidak tepat sasaran. Ini yang sedang kita upayakan. Jadi tidak ada pemangkasan sewenang-wenang karena subjektivitas. Tapi karena memang aturan tidak memungkinkan lagi kalau dia tidak terdaftar di DTKS,” kata Michael kepada wartawan, Kamis (14/3/2024).

Michael menerangkan, sebagai Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) melaksanakan arahan Heru Budi menyusun anggaran untuk 6 isu prioritas, mulai dari penanggulangan kemiskinan, banjir, hingga kemacetan. Adapun, pemberian bansos merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.