Mahfud MD, menegaskan bahwa putusan ini berlaku langsung pada Pilkada Serentak 2024. “Putusan MK itu berlaku sejak palu diketok, jadi langsung berlaku di Pilkada tahun ini,” katanya di Jakarta.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi lainnya, Jimly Asshiddiqie, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 guna menyesuaikan syarat pencalonan dengan putusan MK. Jimly menyatakan, KPU masih memiliki cukup waktu untuk melakukan revisi sebelum masa pencalonan dimulai.

KPU sendiri memastikan bahwa mereka akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan merevisi PKPU, termasuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat.

Dengan putusan ini, peta politik Pilkada 2024 pun diprediksi akan berubah, memberikan kesempatan lebih luas bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat kepala daerah.