Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, memberikan klarifikasi terkait petisi kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan oleh sekelompok Guru Besar dan Dosen Unhas. Dalam pernyataannya, Rektor Jompa menegaskan bahwa walaupun petisi tersebut menggunakan logo Unhas, hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai sikap resmi dari institusi.
“Walaupun itu pakai logo Unhas, tapi itu bukan mengatasnamakan institusi. Kita di universitas memang ada kebebasan akademik, tetapi selalu diikuti yang bertanggung jawab. Sehingga apapun itu harus selalu dengan kaidah organisasi. Tapi kalau kemudian menggunakan kata lain yang tidak terkait dengan organisasi, itu sebenarnya tidak mewakili institusi,” ungkap Rektor Jompa, Sabtu (3/2).
Rektor menegaskan bahwa Unhas menjunjung tinggi kebebasan akademik, tetapi kebebasan tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab dan kaidah organisasi yang berlaku. Pernyataan atau tindakan dari individu atau kelompok akademisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi dari Unhas.
Lebih lanjut, Rektor Jompa menekankan bahwa petisi tersebut merupakan inisiatif dari sejumlah individu atau kelompok akademisi yang tidak secara resmi mewakili posisi Unhas secara keseluruhan. Kebebasan akademik di Unhas, lanjutnya, adalah wadah untuk menyuarakan pendapat, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Dalam konteks ini, Rektor Jompa berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan atau pernyataan dari sivitas akademika Unhas adalah tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan, bukan sebagai sikap resmi dari universitas.
Diketahui bahwa sejumlah Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyampaikan keprihatinan mereka terhadap perkembangan demokrasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof. Triyatni Martosenjoyo, mereka menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, dan menciptakan suasana berdemokrasi yang nyaman.
“Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi,” kata Prof. Triyatni Martosenjoyo pada Jumat, 2 Februari.
Guru Besar dan Dosen Unhas secara tegas menegaskan bahwa pernyataan mereka adalah ekspresi keprihatinan atas dinamika politik dan demokrasi di tanah air. Mereka menyoroti pentingnya pejabat negara, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk selalu memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi, yang melibatkan partisipasi rakyat, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan menciptakan atmosfer demokrasi yang kondusif.
Pernyataan sikap ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan peran intelektual dari kalangan akademisi dalam memberikan pandangan terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia. Guru Besar dan Dosen Unhas berharap agar para pemangku kebijakan dan aparat hukum dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi, sehingga proses Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.
Perlu dicatat bahwa pernyataan sikap ini merupakan inisiatif dari sejumlah individu atau kelompok akademisi, dan tidak secara resmi mewakili posisi Universitas Hasanuddin secara keseluruhan.
