Kemudian Mahfud menguatkan jawabannya dengan memberi contoh peran sentral wakil presiden era Presiden ke-2 Soeharto. Dia menekankan sudah meminta untuk kejelasan dalam pembagian tugas.

“Dulu jaman Pak Harto, Wapres itu dulu tugasnya Menko Wasbang, Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan. Itu wakil presiden yang diberi tugas memimpin pengawasan pembangunan. Pak Tri, Pak Wirahadi Kusuma, itu tugasnya mengawasi pembangunan, itu tugas khusus,” jelas Mahfud.

“Nah baru kemudian ada gejala yang kadang-kadang tuh wapres hanya ban serep, protokoler. Kita sudah bicara,” Mahfud kembali menekankan.

Dia menyebut kepemimpinan yang efektif adalah yang berbagi tugas, di mana presiden tetap menjadi pengawas tertinggi dan pengambil kebijakan. Mahfud menyebut wapres bisa mengambil peran sebagai koordinator tertinggi.

“Kalau mau efektif, kita bagi tugas. Pengawasannya tetap Presiden, pengambil kebijakannya Presiden. Tapi saya mengkoordinir, menangani langsung dan memberikan rekomendasi kepada presiden, yang itu langsung juga disampaikan ke publik. Jadi tidak akan hanya protokoler semata-mata. Kita perbaiki dan ini sudah dibicarakan,” terang Mahfud.