Daerah  

Waduh, Oknum Kadis Provinsi Sulut Mulai Sosialiasi Calon Gubernur di Pasar Bersehati

Ilustrasi ASN

KEGIATAN Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komunitas Pers Manado (KPM) dengan Forum Pedagang Bersatu (FPB) di Pasar Bersehati, Rabu (26/2/2020) menarik diikuti. Diketahui, kegiatan tersebut dihadari sekaligus sebagai narasumber Ketua DPRD Manado, Altje Dondokambey bersama dua personilnya, Syarifudin Saafa dan Bobby Daud, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Arbonas Hutabarat, perwakilan Dinas Perindusterian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Tienneke Adam, mantan Dirut PD Pasar Manado, Ferry Keintjem dan mantan anggota DPRD Manado, Hi Udin Musa.

Menariknya, FGD dengan tema ‘Penataan Pasar/TPI dan Upaya Mensejahterakan Pedagang Serta Perekonomian Daerah’ itu justru jadi ajang sosialiasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Hal itu disampaikan salah satu oknum Kadis Provinsi Sulut, saat diberikan kesempatan oleh moderator menyampaikan masukan dan arahan terkait diskusi tersebut.

Penyampaian oknum Kadis tersebut berawal dari mempertanyakan ketidakhadiran perwakilan Pemerintah Kota Manado yang diundang oleh KPM dan FPB yakni Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Manado, Dinas Perindusterian dan Perdagangan Kota Manado, serta PD Pasar Manado. “Saya tidak melihat dari Pemerintah Kota Manado ada hadir di sini. Mungkin mereka takut dipecat. Memang kadang ASN sering salah-tingkah, padahal kalau kita memperjuangkan hak masyarakat pedagang. Kita jangan takut dong,” sindir oknum Kadis tersebut.

Baca Juga:   DPRD Boltim Sebut PT ASA Berjalan Sesuai Undang-undang

Tidak itu saja, sindiran pun terus dilayangkan oknum Kadis dengan menyebutkan kalau Pemkot Manado, dalam hal ini dinas terkait enggan memperjuangkan kepentingan pedagang Kota Manado. “Kalau melihat fungsi, dinas terkait Kota Manado harus menyerahkan ke kami (Provinsi Sulut, red) Tempat Pelelangan Ikan ini (Pasar Bersehati Manado, red), bukannya dikelolah PD Pasar. Itu salah, karena ada pelabuhan di sini. Undang-undang 23 mengamanatkan bahwa fungsi pelabuhan itu dikelola oleh Provinsi,” tegasnya dan menambahkan kalau Pemerintah Provinsi Sulut sudah pernah melayangkan surat ke dinas terkait di Kota Manado, tapi Pemkot Manado tidak mau berjuang. Sampai saat ini kami lagi menunggu Penyerahan Personil Prasarana dan Dokumen (P3D),” tambahnya.

Nah, yang mengejutkan, sebelum menutup pernyataan dalam FGD itu, oknum Kadis seperti bersosialiasi mengeluarkan imbauan bernada kampanye. “Bapak Gubernur Sulut, Pak Olly Dondokambey dan Bapak Wagub, Steven Kandouw selalu mengingatkan, kalau masyarakat ada kesulitan, pemerintah harus hadir untuk mengatasi serta mencarikan solusi yang baik. Jadi, bapak dan ibu nanti jangan salah memilih pemerintah. Kalau mendapat bantuan silahkan ambil, tapi jangan salah pilih. Karena demokrasi itu ada di rakyat, kalau cuma dapat sekedar saja dan kita salah memilih, kita akan salah selama lima tahun,” ajak oknum Kadis tersebut dan disambut tepuk tangan dari para pedagang.

Baca Juga:   Partai Golkar Sulut Tegaskan, JAK Tak Dipecat

Diakhir kegiatan FGD, oknum Kadis akhirnya jadi bulan-bulanan para pemburu berita yang mencerca beberapa pertanyaan dan menanyakan kapasitas oknum Kadis menghimbau para pedagang untuk tidak salah memilih. “Kan torang sebagai Pemerintah harus menghimbau kepada masyarakat supaya tidak salah pilih. Saya kan hanya menghimbau pilihan ada sama masyarakat. Apalagi ini kan belum tahapan kampanye,” ujar oknum Kadis sambil mengeluarkan senyum. (ale)