JAKARTA – Sulitnya jadi negara berdaulat di tengah imperialisme modern kini dirasakan pemerintahan Joko Widodo. Indonesia yang ingin berdaulat ekonomi kini ditekan IMF dan WTO.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan tetap melanjutkan agenda prioritas terkait hilirisasi. Meskipun, kebijakan itu ditolak Dana Moneter Internasional ( IMF ) yang meminta Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Komitmen untuk melanjutkan hilirisasi ditegaskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga akan ke Amerika Serikat (AS) untuk menemui bos IMF guna membicarakan terkait kajiannya.

“Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma’ruf Amin,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (30/6/2023) lalu.

Jegalan hilirisasi bukan hanya datang dari IMF. Sebelumnya pemerintah juga pernah digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ) dan Indonesia kalah dalam gugatan itu, kemudian melakukan banding.