IKN Mulai Banyak Disorot, Membahayakan Keuangan Negara

JAKARTA – Fraksi Demokrat di DPR mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dalam Rancangan APBN 2024.

Kritikan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 serta nota keuangan di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Fraksi Partai Demokrat, anggaran yang disiapkan yakni Rp 40 triliun sangat besar. “Angggaran untuk IKN Rp 40 triliun itu sangat besar,” kata perwakilan Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka yang membacakan pandangan umum fraksinya.

Dia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.

“Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan,” kata Suhardi.

Dia mengatakan pembangunan harus mengedepankan aspek kualitas. Perencanaan dan prosedur pembangunan, kata dia, harus diutamakan. Dia mengatakan jangan sampai pembangunan ini berakhir dengan kualitas buruk hanya karena mengejar target penyelesaian.

Baca Juga:   BPK Temukan Sejumlah Kejanggalan di Proyek IKN

“Kita lihat contoh lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan,” kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab kritikan Fraksi Demokrat di DPR mengenai pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Sri Mulyani mengatakan pemerintah selalu disiplin dalam melakukan pembiayaan proyek ibu kota baru tersebut.

“Pemerintah terus disiplin dalam melakukan pembiayaan IKN sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam rencana induk pembangunan IKN,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR, Selasa, (29/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghargai pendapat sejumlah fraksi tersebut terhadap proyek IKN. Dia mengatakan dukungan dan pemenuhan anggaran pembangunan IKN akan dilakukan dengan mendorong sinergi serta kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif.

“Dukungan dalam pemenuhan anggaran dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif, namun tetap terjaga,” kata dia.

Sri Mulyani juga mengatakan untuk membiayai pembangunan itu pemerintah mendorong pelibatan swasta, serta memberdayakan Sovereign Wealth Fund. Dia mengatakan pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.(SW)