JAKARTA – Menag Yaqut Cholil Qoumas terancam didisiplinkan PKB buntut pernyataannya yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pilgub DKI 2017. Lantas apakah Yaqut sudah mendapat surat panggilan dari PKB terkait kabar pendisiplinan tersebut?
Yaqut mengatakan sejauh ini belum ada surat panggilan resmi dari DPP PKB. Namun, jika ada panggilan resmi dia siap datang.
“Nggak ada (panggilan), kalau resmi saya akan datang, kalau institusi yang panggil saya sebagai kader harus taat,” kata Yaqut kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Yaqut lantas ditanya soal adanya friksi di internal PKB buntut pernyataannya itu. Dia menyerahkan hal itu untuk ditanya ke pengurus PKB aktif. Yaqut menyatakan dirinya merupakan pengurus PKB namun tidak aktif.
“Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif, saya ini pengurus PKB tapi nggak aktif,” ujarnya.
Sebelumnya, PKB menyebut telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya tersebut. PKB meminta Menag Yaqut menjaga ucapannya.
“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).
Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.
“Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu,” kata dia.
Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.
“Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi,” ujar Jazilul.(SW)