JAKARTA – Dana BOS bakal dipangkas untuk opsi pendanaan makan siang gratis. Pemerintah masih mencari pos anggaran yang nantinya dipakai untuk menjalankan program makan siang gratis yang digagas pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program ini.
Airlangga mengatakan sistem penganggaran melalui BOS relatif sudah mapan. Karena itu, saluran penganggaran tersebut memungkinkan untuk membiayai makan siang gratis yang menargetkan siswa SD dan SMP.
“Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat,” kata Airlangga saat meninjau simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024).
Airlangga mengatakan pemerintah memang masih memikirkan mengenai anggaran hingga detail pelaksanaan makan siang gratis ini. Karenanya, kata dia, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk secara sukarela menyelenggarakan simulasi makan siang gratis.
Menurut dia, dengan demikian pemerintah pusat dapat melihat kendala dan masalah yang mungkin saja terjadi ketika program tersebut dilaksanakan di tingkat nasional pada 2025.
“Ini memang kita lagi belanja masalah, sehingga dengan demikian bisa piloting program besar supaya bisa diimplementasikan secara baik, dan kita punya waktu yang panjang untuk melakukan piloting tersebut,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga mengusulkan penggunaan dana BOS sebagai sumber pembiayaan makan siang gratis. Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran DKI Jakarta ini mengatakan dana BOS untuk makan siang gratis, bisa dibuat terpisah dari BOS reguler.
“Pola pendanaannya kita mengusulkan melalui BOS spesifik atau BOS afirmatif khusus penyediaan makan siang siswa, ini bisa dari rekening terpisah dari bos reguler…ini agar pemantauan anggaran jelas dan lebih tertib,” kata dia.
Dia mengatakan dengan penggunaan mekanisme BOS itu, pemerintah pusat nantinya tinggal membuat prosedur untuk tingkat nasional. Sementara, penyalurannya dapat dilakukan langsung kepada sekolah.
“Penyedia makanannya adalah para pedagang makanan yang terbiasa dagang di kantin masing masing maupun sekeliling sekolah,” kata dia.(SW)