JAKARTA – Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Captain Philip Mark Mehrtens, disandera kelompok kriminal bersenjata hampir satu tahun lamanya. Pemerhati politik dan HAM Papua Amiruddin al-Rahab menilai Presiden perlu menunjuk seseorang untuk memimpin tim pembebasan Captain Philip.
“Pembebasan sandera adalah kewajiban negara, oleh karena itu Presiden perlu segera tujuk seseorang untuk memimpin Tim Pembebasan. Sekaligus juga memperbaiki kondisi di wilayah Papua Pegunungan, demi Pemilu bisa berjalan damai,” ujar Amiruddin dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).
Menurutnya, penyanderaan Captain Philip kurang mendapatkan perhatian. Penyanderaan, kata Amiruddin, merupakan pelanggaran yang serius karena merampas kebebasan seseorang secara paksa.
Pembebasan sandera, terang Amiruddin, adalah kewajiban negara. Jadi, perlu dibentuk tim negosiasi yang melibatkan unsur pemerintah, pemprov, pemkab, dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh.
Ia berharap kelompok bersenjata yang menyandera korban juga harus mau membuka diri. Semakin lama Captain Philip disandera, akan membuat situasinya menjadi buruk. Tentu ini dinilai akan merugikan masyarakat di daerah Nduga dan sekitarnya
Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Lestari Priansari Marsudi, mengadakan pembicaraan telepon dengan Menlu Selandia Baru, Winston Peters. Mereka berdua membahas pembebasan Captain Philip.
“Hari ini Ibu Menlu melakukan pembicaraan telepon dengan mitranya, Menlu Selandia Baru. Selain membahas berbagai aspek bilateral, juga membahas mengenai upaya pembebasan sandera Capt Philip,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan pers, Rabu (7/2/2024).
Upaya pembebasan Philip bakal dijajal dengan cara persuasif. Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta akan terus mendapatkan koordinasi dan informasi mengenai pembebasan Philip.(SW)
