Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan penjelasan mengenai keputusan untuk mengganti nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, langkah ini dilakukan karena pentingnya mengakui identitas sebenarnya dari gerakan separatis di Papua.
“Dalam pandangan kami, separatis di Papua harus segera diberantas. Teror yang telah dilakukan oleh mereka seolah-olah kombatan dengan senjata, dan hal ini menyerang masyarakat serta personel TNI/Polri,” ungkap Jenderal Agus kepada wartawan pada Kamis (11/4/2024).
Agus menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk diam menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Mereka dianggap sebagai kombatan yang membawa senjata, dan hal ini tidak bisa diabaikan.
“Masa harus kita diamkan seperti itu. Dan dia kombatan membawa senjata,” tegasnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Langkah penggantian nama ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat tentang identitas sebenarnya dari gerakan separatis di Papua. Dengan pengenalan yang lebih akurat terhadap situasi yang ada, diharapkan pula upaya penanganan terhadap kelompok-kelompok tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.
Panglima TNI juga menekankan pentingnya kerjasama antara aparat keamanan dengan masyarakat Papua dalam upaya penindakan terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dia menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan militer semata, tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat inklusif, yang melibatkan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat setempat.
“Kami percaya bahwa penyelesaian masalah di Papua tidak hanya dapat dilakukan dengan kekuatan militer semata, tetapi juga melalui pendekatan yang inklusif dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Kami akan terus mengupayakan dialog dan komunikasi yang konstruktif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut,” tambahnya.
Dengan demikian, selain tindakan keras terhadap kelompok-kelompok bersenjata, pemerintah juga akan terus berupaya untuk membangun dialog yang konstruktif dengan berbagai pihak terkait guna mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah di Papua.
