kabarfaktual.com – Ian Wilson, pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Australia, menarik perhatian publik atas kritik tajamnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani sengketa pemilihan presiden 2024. Putusan yang dijatuhkan pada Senin, 22 April 2024, telah mendorong banyak pengamat untuk memberikan kritikan dan saran terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Ian Wilson memfokuskan kritiknya pada keputusan MK yang menilai keterkaitan program bantuan sosial (bansos) dengan pemilih. Ia menyoroti absennya korelasi yang jelas antara bansos dan perilaku pemilih, menggarisbawahi kebutuhan untuk meregulasi hal ini dalam undang-undang tahapan pemilu untuk menghindari penyimpangan.
“Keputusan ini tampak kontradiktif, namun menunjukkan adanya pemisahan antara prosedur yang ada dan norma etika dalam politik,” ungkap Wilson.
Lebih lanjut, Wilson menyoroti keputusan MK yang menyatakan sah pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024, meskipun ada kritik terkait nepotisme mengingat Anwar Usman, paman Gibran, adalah ketua MK yang terlibat dalam keputusan tersebut. “MK terjebak dalam posisinya sendiri, terjebak dalam ketentuan prosedural tetapi mengabaikan etika,” jelas Wilson.
Selain itu, Wilson juga menyoroti ‘dissenting opinion’ dalam beberapa keputusan MK, yang mencerminkan adanya ketidakselarasan antara prosedur pemerintah dan norma etika, mirip dengan apa yang terjadi di era Orde Baru, di mana pemilu diatur untuk dimenangkan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang ada.
Komentar dan analisis Wilson mendapatkan sorotan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional, menandai betapa pentingnya kejadian politik di Indonesia bagi pemantauan demokrasi global. Wilson berharap bahwa penyorotan ini akan membawa perbaikan dalam praktik demokrasi di Indonesia di masa mendatang.
